Wanita di Bawah Umur Nyaris Jadi Korban Perdagangan Manusia di Pati, Korban Dijebak Jadi LC

Mereka telah berulang kali menanyakan kelanjutan proses pencabutan kasus ini kepada KBRI, namun David mengaku belum ada hasil.

“Prosesnya itu bertele-tele. Estimasi waktu enggak pernah dikasih. Selalu dijawabnya, ‘Kami tidak tahu, semua tergantung dari kebijakan pemerintah Thailand, kami tidak bisa ikut campur' dan bahwa itu di luar yuridiksi KBRI,” kata David.

“Mereka selalu bilang, 'yang sudah pulang itu berbeda dengan kasus kalian’. Kami selalu dibedakan karena ada kasus dengan keimigrasian dan polisi. Padahal kasus itu terjadi juga karena kami diculik ke situ, bukan kami yang mau. Kami sudah jadi korban kenapa prosesnya nggak bisa cepat?” sambungnya.

Bagi David, situasi ini melambangkan lambatnya otoritas di negara-negara ASEAN dalam menangani korban perdagangan orang.

Dia mengaku pernah melapor ke KBRI untuk meminta dievakuasi ketika masih terjebak di Myawaddy. Namun, menurutnya, KBRI mengatakan tak bisa menjemput mereka karena berada di zona konflik Myanmar.

“Tapi kenapa korban-korban yang lain bisa? Padahal waktu kami ngomong ke KBRI mereka bilang, ‘Presiden pun enggak bisa jemput kalian’. Begitu viral yang kasus lain, kami kaget kok bisa dijemput?” kata David.

“Kami ini bukti nyata telatnya respons mereka. Begitu ada kasus yang viral, baru responsnya cepat banget. Sementara kasus kami ini kan nggak viral,” tutur David.

Kementerian Luar Negeri Indonesia pada Mei lalu sempat menyatakan bahwa kasus perdagangan manusia untuk penipuanonlineyang ditangani Indonesia pada tiga tahun terakhir.

Negara lain di kawasan ASEAN juga menghadapi situasi serupa. Filipina, pada Mei, menyelamatkan lebih dari 1.000 korban perdagangan orang dari 10 negara, termasuk 143 orang Indonesia.

Situasi itu lalu direspons dengan mendeklarasikanperang terhadap perdagangan orang akibat penyalahgunaan teknologi pada Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN di Labuan Bajo yang digelar pada 11 Mei 2023.

Deklarasi itu mencakup kesepakatan untuk memperkuat kerja sama pemberantasan perdagangan manusia.

Pada pertemuan Menlu ASEAN ke-56 yang berlangsung di Jakarta dari 11 Juli hingga 14 Juli 2023, banyak pihak mengingatkan agar ASEAN tidak boleh melupakan agenda tersebut.

Bagi korban seperti David, ASEAN diharapkan mendorong langkah konkret yang efektif untuk menangani korban sekaligus mencegah lebih banyak orang menjadi korban.

“Jangan cuma di atas kertasdoang, tapi nggak ada pergerakannya. Cegah juga orang lain jangan sampai tergiur dan menjadi korban seperti kami,” kata David.

Terkait upaya mengatasi isu ini, Menkopolhukam Mahfud MD menyerukan agar negara-negara ASEAN harus bersatu.