Tebar Janji Loloskan jadi Pegawai Pemkot Tanpa Tes, ASN di Surabaya Raup Untung Segini, Kini Dipecat

"Sebenarnya, kejadiannya ada yang sebelum 2023. Namun baru terungkap tahun ini," katanya.

Munculnya banyak pengaduan masyarakat yang masuk kepada Pemkot karena Pemkot banyak membuka kanal pengaduan. Di antaranya, melalui Whistleblowing System (WBS).

Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain.

Aplikasi Whistleblowing System disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Baca juga: GELAP Mata ASN di Bengkulu Nyaris Bakar Istri, Sudah Disiram Pakai Pertamax saat Korban Memasak

"Bukan hanya soal rekrutmen pegawai, ada beberapa pengaduan lain terkait pegawai. Ini sudah kami tindaklanjuti," katanya.

Dengan adanya temuan tersebut, Basari mengingatkan jajaran Pemkot Surabaya untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang ujungnya dapat merugikan masyarakat.

Begitupun dengan masyarakat, Basari meminta warga untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan tawaran pekerjaan di Pemkot Surabaya dengan imbalan tertentu.

"Kalau ada masyarakat yang menemukan kasus serupa, silakan laporan kepada kami. Jangan takut, pelapor pasti akan kami lindungi dan laporan akan kami tindaklanjuti," tegasnya.

"Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga sudah menegaskan akan memberikan sanksi secara tegas kepada oknum yang seperti itu. Kami berikan sanksi juga untuk memberikan efek jera," tegasnya.

Persoalan pungutan liar (pungli) oleh oknum dengan janji pekerjaan sebagai tenaga kontrak telah diungkap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sejak awal 2023.

Modusnya, ASN tersebut meminta setoran senilai Rp15 juta tiap orang.

Wali kota pun geram. Dugaan pungli ini disampaikan dalam apel pengarahan kepada seluruh staf kelurahan, kecamatan, dan dinas yang digelar di Balai Kota Surabaya, akhir Januari lalu.

Waktu itu, total ada lima korban yang melapor.

Tiga dari total lima korban telah transfer kepada pelaku.

Menerima laporan ini, Wali kota langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Inspektorat, dan jajaran asisten untuk menindaklanjuti.