Mengenang Jasa Bung Hatta Pada Palang Merah Indonesia, Bapak PMI Pertama
Inilah jasa Bung Hatta, Bapak Palang Merah Indonesia, sosok ulung dalam hal dialog yang membawa PMI mendapat pengakuan dunia.
Penulis: Dika Pradana
Editor: Dhimas Yanuar
TRIBUNSTYLE.COM - Mohammad Hatta atau yang sering dikenal dengan nama Bung Hatta merupakan bapak Palang Merah Indonesia ( PMI).
Selain sebagai wakil presiden Indonesia yang pertama, Hatta adalah ketua Palang Merah Indonesia ( PMI) pertama.
Banyak jasa dan peran yang telah ia torehkan selama menjabat ketua Palang Merah Indonesia ( PMI).
Bung Hatta sadar bahwa Indonesia harus segera berperan internasional, seperti umumnya peranan Palang Merah/ The Red Cross.
Kala itu Indonesia sebagai negara yang masih muda membutuhkan sosok ulung dalam hal dialog dengan pihak internasional.
Baca juga: Sejarah Hari Ini, Putri Diana Meninggal 25 Tahun Lalu karena Kecelakaan Tragis di Paris
Hal tersebut dibutuhkan agar Indonesia semakin banyak mendapatkan pengakuan dari berbagai bangsa di seluruh dunia.
Peranan seorang ketua dibutuhkan untuk berdialog dan menetapkan kesepakatan dengan berbagai negara.
Bung Hatta yang terkenal pandai dalam hal diplomasi diminta untuk menjadi pucuk pimpinan pertama PMI.
Bung Hatta secara taktis dan strategis melalui PMI melibatkan Indonesia dalam international affairs dan upayanya tersebut selalu berhasil, sehingga Indonesia sebagai negara yang masih sangat muda, secara nyata sudah memegang peranan internasional.
Bung Hatta selalu melibatkan Palang Merah Indonesia (PMI) untuk mengikuti kegiatan-kegiatan kepalangmerahan dunia.
Melalui Bung Hatta, Palang Merah Indonesia (PMI) berhasil mengikuti pertemuan bersama Palang Merah Internasional.
Usai Indonesia mendapatkan PMI memperoleh pengakuan internasional, Hatta kemudian menyerahkan jabatan ketua PMI kepada dr. Buntaran.

Hatta merasa dr. Buntaran adalah orang yang tepat untuk menjabat sebagai Ketua PMI karena dr. Buntaran merupakan seorang dokter.
Secara Internasional, keberadaan PMI diakui oleh Komite Palang Merah Internasional (ICRC) pada 15 Juni 1950.
Sejak saat itu, faktor kesehatan dan sosial-budaya, serta perlindungan kepada rakyat Indonesia menjadi pertimbangan utama dari kegiatan PMI kala itu.