Breaking News:

SEGERA Lakukan Ini Agar Dana BLT UMKM Rp 2,4 Juta Tak Ditarik Lagi oleh Pemerintah, Waktu 3 bulan

BLT UMKM Rp 2,4 juta bisa ditarik lagi oleh pemerintah jika selama 3 bulan tak segera verifikasi setelah dinyatakan sebagai penerima Banpres Produktif

Tangkap Layar akun YouTube Tribun Jambi
Ilustrasi uang BLT 

TRIBUNSTYLE.COM - Dana BLT UMKM Rp 2,4 juta bisa ditarik lagi oleh pemerintah jika selama 3 bulan tak segera melakukan proses verifikasi setelah dinyatakan sebagai penerima Banpres Produktif.

Banpres Produktif atau BLT UMKM Rp 2,4 juta hingga kini masih dibuka pendaftarannya.

Ada pula pelaku usaha mikro yang sudah dinyatakan diterima dan mendapatkan uang BLT UMKM tersebut.

BLT UMKM Rp 2,4 juta
BLT UMKM Rp 2,4 juta (//www.depkop.go.id/)

Baca juga: Perhatikan Ini agar Pengajuan BLT UMKM Rp 2,4 Juta Tidak Ditolak, Berikut Penjelasan Kemenkop UKM

Baca juga: BLT UMKM 2,4 Juta Dikaji untuk Diperpanjang hingga 2021, Kuota Diusulkan Lebih dari 12 Juta Penerima

Pemerintah melalui Kementerian Koperasi dan UKM (Kemenkop UKM) sudah menyalurkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) sebesar Rp 2,4 juta kepada pengusaha mikro yang terdampak pandemi.

Bantuan ini pun telah diperpanjang hingga Desember 2020 dengan tambahan penerima sebanyak 3 juta pelaku UMKM.

Deputi Bidang Pembiayaan Kementerian Koperasi dan UKM Hanung Harimba Rachman menyatakan, dalam prosesnya, hingga saat ini ada banyak pelaku UMKM yang dinyatakan harus ditolak lantaran ada data tidak valid yang masuk saat pendataan dilakukan.

Dengan demikian, apabila data tersebut dinyatakan tidak valid, para UMKM dinyatakan gagal mendapatkan bantuan.

"Ada sekitar 8 juta data yang ditolak dan harus di-reject karena datanya tidak valid, padahal dari angka itu ada sebanyak 30 persen data yang sebenarnya masih bisa diperbaiki, asal kepala daerah atau dinas yang berasal dari daerah atau kabupaten/kota bisa segera memperbaikinya dengan cepat," ujarnya saat dihubungi Kompas.com, beberapa waktu lalu. 

Menurut dia, penyebab data tersebut dinyatakan tidak valid karena ada beberapa poin yang dikosongkan saat mengisi data, seperti alamat tempat tinggal, status pekerjaan, dan salah menuliskan Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Oleh sebab itu, lanjut dia, Hanung meminta kepada semua dinas daerah yang mengurus program ini untuk memperbaiki segera data-data para pelaku UMKM dengan cepat. Dengan begitu, para pelaku usaha bisa mendapatkan bantuan dengan cepat.

Halaman
123
Ikuti kami di
Editor: vega dhini lestari
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved