TERUNGKAP! Ini Dampak Mengerikan Lockdown, Itu Sebabnya Presiden Jokowi Menolak Mentah-mentah

Bedanya, pembatasan dengan skema PSBB tidak seketat karantina wilayah.

Pemerintah juga tidak harus menanggung kebutuhan hidup warga selama PSBB diberlakukan.

Dengan terbitnya PP PSBB ini, Presiden Jokowi pun meminta kepala daerah untuk satu visi menangani pandemi Virus Corona.

Sebab, sudah ada payung hukum yang jelas bagi pemerintah daerah untuk bertindak.

"Jangan membuat acara sendiri-sendiri sehingga kita dalam pemerintahan juga berada dalam satu garis visi yang sama," kata Jokowi.

Dengan PP yang baru diteken ini, setiap kepala daerah bisa melakukan penerapan PSBB jika menganggap daerahnya sudah rawan penyebaran covid-19.

Namun, PSBB tersebut tetap harus diusulkan dan mendapatkan persetujuan dari Menteri Kesehatan.

Jokowi juga kembali menekankan, dengan terbitnya aturan ini, Pemda dilarang melakukan lockdown atau karantina wilayah.

"Bahwa ada pembatasan sosial, pembatasan lalu lintas itu pembatasan wajar karena pemerintah daerah ingin mengontrol daerahnya masing-masing.

Tapi sekali lagi, tidak dalam keputusan besar misalnya karantina wilayah dalam cakupan gede, atau (istilah) yang sering dipakai lockdown," kata dia.

Kasus Virus Corona bertambah

Juru bicara pemerintah untuk penanganan Virus Corona, Achmad Yurianto, menyatakan bahwa pasien covid-19 di Indonesia masih bertambah.

Hingga Rabu (1/4/2020) pukul 12.00 WIB, secara total terdapat 1.677 kasus covid-19 di Tanah Air.

Jumlah ini bertambah 149 pasien dalam periode 24 jam terakhir.

Hal ini diungkapkan Achmad Yurianto dalam konferensi pers di Graha Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Rabu sore.

"Untuk kasus konfirmasi positif ada penambahan 149 orang, sehingga sekarang menjadi 1.677," ujar Achmad Yurianto.