Breaking News:

berita viral

Imbas Pertamax Melejit, Bupati Lumajang Minta Kepala Dinas Rela Nombok Pakai Kendaraan Pribadi

Bupati Lumajang Indah Amperawati mengambil langkah ekstrem dengan menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi.

Tayang:
Editor: Sinta Darmastri
Instagram @lumajang_kab
BUPATI LUMAJANG - Bupati Lumajang Indah Amperawati mengambil langkah ekstrem dengan menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi. 

Ringkasan Berita:
  • Bupati Lumajang Indah Amperawati mengambil langkah ekstrem dengan menginstruksikan seluruh kepala OPD untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi
  • Langkah ini sengaja dipatok sebagai strategi pemangkasan anggaran operasional yang kian membengkak
  • Menariknya, kebijakan nombok ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab personal masing-masing pejabat

 

TRIBUNSTYLE.COM - Lonjakan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi mulai memicu gelombang efisiensi ketat di tingkat pemerintah daerah. Menghadapi situasi fiskal yang kian menjepit, Bupati Lumajang Indah Amperawati mengambil langkah ekstrem dengan menginstruksikan seluruh kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk beralih menggunakan kendaraan pribadi saat menjalankan tugas dinas di dalam kota.

Langkah ini sengaja dipatok sebagai strategi pemangkasan anggaran operasional yang kian membengkak.

"Yang jelas kepala OPD akan banyak berkorban menggunakan kendaraan pribadi untuk keliling dalam kota," kata Indah saat memberikan keterangan di Lumajang, Rabu (10/6/2026).

Menariknya, kebijakan "nombok" ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab personal masing-masing pejabat. Indah menegaskan bahwa biaya bensin untuk kendaraan pribadi tersebut tidak akan mendapatkan sokongan atau ganti rugi dari anggaran pemerintah daerah.

Ketegasan ini diambil bukan tanpa alasan. Pemerintah daerah terpukul oleh penyesuaian harga BBM non-subsidi di pasaran, di mana Pertamax 92 kini melesat dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter. Di sisi lain, harga Pertamina Dex juga masih bertengger di angka yang cukup tinggi, yakni Rp 24.800 per liter.

Baca juga: Kades Lumajang Dikeroyok Brutal, Pilih Cabut Laporan dan Siap Masuk Penjara Bersama Pelaku

Memperketat Ikat Pinggang untuk Dinas Luar Kota

Bukan hanya mobilitas dalam kota yang dipangkas, perjalanan dinas ke luar daerah pun kini tidak bisa lagi dilakukan dengan longgar. Agenda-agenda luar kota, seperti rapat koordinasi di kementerian pusat maupun pemerintah provinsi, kini harus melewati proses kurasi yang super ketat.

Indah meminta anak buahnya untuk benar-benar memilah mana agenda yang krusial dan mana yang bisa didelegasikan atau dilewati.

"Sepanjang itu sangat penting harus dihadiri," ujarnya singkat namun tegas.

Sikap super irit ini menjadi jalan ninja Pemkab Lumajang setelah ruang fiskal mereka dipaksa menyusut drastis. Bagaimana tidak, pemerintah pusat sebelumnya telah memotong alokasi anggaran perjalanan dinas daerah hingga separuhnya alias 50 persen. Pemangkasan besar-besaran ini otomatis membuat pos biaya operasional, terutama yang bersentuhan dengan BBM, menjadi sangat terbatas.

Baca juga: Kasus Pembacokan Kades Lumajang Tetap Berlanjut Meski Laporan Dicabut Usai Damai

Anggaran Daerah Makin Kerapat

Sebenarnya, upaya mengencangkan ikat pinggang sudah berjalan di internal Pemkab Lumajang jauh sebelum fluktuasi harga BBM non-subsidi ini terjadi. Namun, lonjakan harga Pertamax 92 kali ini diakui menjadi hantaman sekunder yang membuat ruang gerak anggaran daerah semakin tersudut.

"Selama ini juga sudah berhemat, cuman akhirnya banyak kegiatan yang berkurang. Anggaran perjalanan dinas kami sudah mepet, tetapi dengan naiknya Pertamax yang 92 ini, cukup membuat kami agak kesulitan," beber Indah memaparkan kondisi riil di lapangan.

Meski kantong daerah sedang kempis dan para pejabatnya dipaksa berkorban, Indah meyakinkan publik bahwa denyut nadi pelayanan masyarakat tidak akan dibiarkan melemah. Segala bentuk pelayanan publik dipastikan tetap beroperasi secara normal tanpa hambatan.

Sebagai langkah lanjutan untuk mengurai benang kusut ini, Pemkab Lumajang menjadwalkan agenda konsultasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dalam waktu dekat. Mereka berharap bisa menemukan titik temu atau solusi strategis atas gempuran pemotongan anggaran dan kenaikan harga BBM ini.

"Kami akan lakukan konsultasi ke Mendagri untuk masalah ini tapi insyaallah pemerintahan tetap berjalan dengan baik, pelayanan berjalan dengan baik," pungkas Indah optimis.

(TribunStyle.com/Diolah dari artikel di Kompas.com)

Sumber: TribunStyle.com
Tags:
BupatiLumajangKepala Dinaskendaraan
Rekomendasi untuk Anda

BERITA TERKINI

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved