Komentar Menohok Menteri HAM Tanggapi Teror ke Ketua BEM UGM, Sentil Penentang MBG: Orang Jahat!

Ringkasan Berita:

• Menteri HAM Natalius Pigai menyebut pihak yang menolak program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai penentang hak asasi manusia.
• Pernyataan ini muncul di tengah sorotan terhadap aksi protes BEM UGM yang mengkritik program MBG.

TRIBUNSTYLE.COM - Polemik teror yang menimpa Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto masih ramai diperbincangkan hingga saat ini.

Belum lama ini, Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai turut menanggapi kejadian tersebut.

Natalius Pigai melontarkan pernyataan tajam terkait teror yang dialami Tiyo Ardianto.

Ia menilai bahwa pihak-pihak yang menentang program Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga Koperasi Merah Putih secara tidak langsung telah berdiri berseberangan dengan prinsip penegakan Hak Asasi Manusia.

Pernyataan ini muncul secara spontan saat Pigai menanggapi pertanyaan awak media terkait kasus dugaan teror yang menimpa Tiyo Adrianto. 

Baca juga: Rekam Jejak Sony Sonjaya Wakil Kepala BGN, Komentari Kritik Ketua BEM UGM Pakai Emoji Monyet

“Dalam konteks HAM, pemerintah melakukan makan bergizi gratis, pendidikan gratis, sekolah rakyat, cek kesehatan gratis, perumahan, kampung nelayan, kemudian swasembada pangan, adalah sejalan, seirama, sesuai dengan HAM,” kata Pigai di Gedung Kementerian HAM, Jakarta, Jumat (20/2/2026).

“Maka orang yang mau meniadakan Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis, pendidikan gratis, Sekolah Rakyat, Koperasi Merah Putih, adalah orang yang menentang HAM. Orang yang menentang,” tambah dia lagi.

Pigai menegaskan bahwa ruang untuk kritik selalu terbuka lebar, terutama jika tujuannya adalah untuk mengevaluasi dan memperbaiki kualitas layanan.

Namun, ia menarik garis tegas: upaya untuk menghapuskan program yang bersentuhan langsung dengan hak dasar masyarakat adalah langkah yang tidak dapat dibenarkan.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa MBG bukanlah kebijakan tanpa landasan global.

Program ini merupakan pengejawantahan komitmen Indonesia yang selaras dengan dorongan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Pigai menyoroti bahwa standar yang ditetapkan UNICEF—khususnya mengenai pemenuhan gizi, akses pendidikan, dan kesehatan anak—menjadi napas utama dalam program ini.

Oleh karena itu, ia menyayangkan jika ada pihak yang menuntut penghentian program ini. 

Menurutnya, eksekusi program ini merupakan mandat rakyat yang sesuai dengan komitmen internasional.