PPKM Jawa-Bali Diperpanjang Hingga 2 Pekan, Simak Aturan Pembatasan bagi Kantor hingga Restoran

Penulis: Anggie Irfansyah
Editor: Delta Lidina Putri
Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang Pembatasan Pemberlakukan Kegiatan Masyarakat atau PPKM di wilayah Jawa-Bali.

Pihaknya juga mengimbau agar daerah yang memiliki jumlah kasus Covid-19 tinggi dapat melakukan perbaikan dalam semua aspek, melakukan improvisasi dalam mengatasi masalah kesehatan agar dapat menurunkan jumlah kasus dan menaikkan indikator kesembuhan.

“Hasil rapat kabinet terbatas kemarin sore (PPKM) akan diperpanjang untuk dua minggu ke depan setelah tanggal 25 Januari. Akan diperpanjang kembali dua minggu ke depan sampai dengan angka menunjukkan penurunan atau pelandaian," ujar Syafrizal.

Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) (KOMPAS.com/Akbar Bhayu Tamtomo)

Aturan PSBB atau PPKM di wilayah Jawa dan Bali

Sejumlah peraturan untuk PPKM Jawa-Bali ini salah satunya tertuang dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pemberlakukan Pembatasan Kegiatan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2021, aturan teknis PSBB Jawa-Bali tersebut ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian pada 6 Januari 2021.

Aturan terbaru terkait PSBB ini mengistruksikan kepala daerah di Jawa-Bali untuk memberlakukan pembatasan kegiatan yang berpotensi menimbilkan penularan Covid-19.

Berikut sejumlah aturan terkait pembatasan kegiatan atau PSBB di Jawa-Bali:

1. Membatasi aktivitas kerja di perkantoran dengan menerapkan Work From Home atau WFH sebesar 75 persen dan Work From Office (WFO) sebesar 25 persen dengan memberlakukan protokol kesehatan yang lebih ketat.

2. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring atau online.

3. Sektor esensial yang berkaitan dengan kebutuhan pokok masyarakat tetap beroperasi 100 persen dengan pengaturan jam operasional, kapasitas, dan penerapan protokol kesehatan secara ketat.

Halaman
1234