Pembukan bioskop XXI ini diumumkan lewat akun Instagram resmi XXI, @cinema.21.

Bioskop XXI ini dijadwalkan beroperasi kembali mulai hari ini, Sabtu (17/10/2020).

Namun dalam keterangannya, pihak XXI hanya membuka beberapa bioskop di beberapa kota.

Daftar kota tersebut di antaranya Ternate, Jayapura, Pontianak, Bandung, Banjarmasin, dan Samarinda.

"Per tanggal 17 Oktober 2020 kalian bisa menonton di Jatiland XXI Ternate, Jayapura XXI, Transmart Pontianak XXI, TSM XXI Bandung, Studio XXI Banjarmasin dan Big Mall XXI Samarinda," tulis pengumuman tersebut.

Namun sayangnya Jakarta belum masuk dalam daftar tersebut.

Selain itu, belum diketahui kapan bioskop di Jakarta akan di buka kembali.

Sebelumnya diketahui, Pemerintah Provindi DKI Jakarta telah menerapkan PSBB transisi.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan memutuskan mencabut rem darurat alias pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang diperketat lewat Peraturan Gubernur (Pergub) 101 tahun 2020.

Dalam Pergub, Bioskop boleh kembali dibuka saat masa transisi PSBB DKI Jakarta yang mulai dilakukan pada 12 Oktober 2020 hingga 2 pekan kedepan.

Namun dalam pelaksanaannya Pemprov DKI Jakarta membuat sejumlah pengetatatan protokol kesehatan.

Soal kapasitas, Pemprov DKI Jakarta membuat peraturan bagi pengunjung bioskop yang diperbolehkan masuk maksimal 25 persen dari kapasitas yang biasanya.

"Jarak antar tempat duduk minimal 1,5 meter," kata Anies dalam keterangannya, Minggu (11/10/2020).

Pengunjung juga dilarang berpindah-pindah tempat duduk atau berlalu lalang.

Sementara itu petugas wajib menggunakan alat protokol kesehatan separti masker, faceshield, dan sarung tangan.

Namun untuk jam operasional, pengelola harus mengajukan izin dalam bentuk persetujuan teknis kepada Pemprov DKI Jakarta.

Dalam Pergub 101 dijelaskan pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab perkantoran, tempat kerja, tempat usaha, tempat industri, perhotelan/penginapan lain yang sejenis termasuk tempat wisata, dalam menyelenggarakan aktivitas bekerja wajib melaksanakan perlindungan kesehatan masyarakat.