Imbas Bentrokan Viral 2 Perguruan Silat Indonesia di Taiwan, 15 TKI Terancam Hukuman Mati

Polisi turut mengamankan pisau lipat hingga pedang samurai.

"Polisi memindahkan 15 orang yang terlibat dalam kasus ini ke Kantor Kejaksaan Distrik Changhua untuk diselidiki atas dugaan pembunuhan, cedera, dan perkelahian massa hingga tewas," lanjut dalam laporan.

Jadi perhatian masyarakat

Liberty Times Net dalam artikel lain menyebut, ada lebih dari 100 perkumpulan pecak silat asal Indonesia di Taiwan.

Pekerja imigran asing telah memberikan kontribusi yang besar terhadap perekonomian dan masyarakat negara Taiwan, namun jumlah pekerja imigran meningkat dari tahun ke tahun.

Dikemudian hari, mereka menjadi perhatian keamanan masyarakat lantaran dinilai bisa meningkatkan insiden keamanan publik.

Unit Urusan Luar Negeri Kabupaten Changhua menunjukkan, konflik dipicu faktor bahasa dan kebiasaan para pekerja migran yang berbeda dengan orang Tiongkok.

"Hal ini akan membawa tantangan relatif bagi polisi. Pekerja migran Indonesia yang tewas dan terluka di alun-alun depan Stasiun Kereta Api Changhua kali ini menyoroti seriusnya masalah ini," katanya, dikutip dari Liberty Times Net.

Dalam pemberitakan juga disebutkan, perkumpulan pencak silat Indonesia yang berkonflik terutama adalah PSHT dan IKSPI KERA SAKTI yang pertama didirikan di Madiun, Jawa Timur, pada tahun 1922.

Keduanya menarik banyak pekerja migran Indonesia yang bekerja di Taiwan untuk bergabung.

Sementara itu, anggota Dewan Kabupaten Changhua, Lai Qingmei, menekankan bahwa pemerintah Taiwan harus terus memperbaiki kondisi kerja para pekerja migran dan memberikan lebih banyak dukungan sosial.

Ia meminta adanya penambahan beberapa ruang ramah untuk memungkinkan pekerja migran asing berkumpul secara legal dan memperkuat konsep pelatihan dan komunikasi untuk mempromosikan hal tersebut.

"(Perlu didorong) pertukaran budaya yang berbeda. Hal ini tidak hanya akan membantu mencegah dan menyelesaikan insiden keamanan, namun juga menjamin perdamaian dan stabilitas sosial," kata Lai.

Penjelasan pemerintah Indonesia

Pemerintah Indonesia melalui, Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kementerian Luar Negeri RI Judha Nugraha membenarkan kejadian tersebut.