Tebar Janji Loloskan jadi Pegawai Pemkot Tanpa Tes, ASN di Surabaya Raup Untung Segini, Kini Dipecat

TRIBUNSTYLE.COM - Kena batunya! Gegara janjikan tebar janji loloskan jadi pegawai Pemkot tanpa tes, oknum ASN di Surabaya kini dipecat.

Oknum ASN tersebut berhasil meraup keuntungan yang cukup besar dari hasil penipuan yang dilakukannya.

Selain pemecatan, juga ada rencana pelaporan ke ranah hukum.

Lantas, berapa keuntungan yang didapat oknum ASN tersebut?

Sejumlah oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ditengarai janjikan warga untuk bekerja di lingkungan Pemkot Surabaya.

Dengan meminta imbalan, oknum tersebut disebut menjanjikan sejumlah posisi.

Baca juga: ASN Kemenkumham Curanmor Demi Orangtua, APES Maling 5 Motor Belum Dijual Sudah Ditangkap Polisi

Atas temuan ini, Inspektorat Pemkot Surabaya telah memberhentikan oknum ASN yang bersangkutan.

"Ada PNS yang telah kami berhentikan," kata Inspektur Kota Surabaya Rachmad Basari di Surabaya, Rabu (9/8/2023).

"PNS yang bersangkutan menjanjikan untuk memasukkan (warga) menjadi pegawai di lingkungan Pemerintah Kota. Yang seperti ini tentu kami langsung berhentikan," tegas Basari.

Di samping, pemberian sanksi administrasi terberat berupa pemberhentian tersebut, pelaku juga bisa mendapatkan sanksi pidana di kepolisian.

Pemkot menyerahkan kepada kepolisian untuk proses pidananya.

"Ada pidana atau tidak, bergantung dengan (laporan) mereka yang dirugikan. Kami yang di Pemkot tidak bisa memproses pidananya melainkan hanya untuk status kepegawaiannya," kata mantan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) ini.

Basari mengungkap, masing-masing oknum bukan merupakan pejabat melainkan staf biasa.

"Selain oknum ASN, ada juga yang merupakan OS (tenaga kontrak)," katanya.

Melibatkan beberapa oknum, modus tersebut telah berlangsung sebelum tahun ini.

"Sebenarnya, kejadiannya ada yang sebelum 2023. Namun baru terungkap tahun ini," katanya.

Munculnya banyak pengaduan masyarakat yang masuk kepada Pemkot karena Pemkot banyak membuka kanal pengaduan. Di antaranya, melalui Whistleblowing System (WBS).

Melalui mekanisme ini, masyarakat dapat menyampaikan pengaduan dugaan tindak pidana tertentu yang telah terjadi atau akan terjadi yang melibatkan pegawai dan orang lain.

Aplikasi Whistleblowing System disediakan oleh Pemerintah Kota Surabaya bagi masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya.

Baca juga: GELAP Mata ASN di Bengkulu Nyaris Bakar Istri, Sudah Disiram Pakai Pertamax saat Korban Memasak

"Bukan hanya soal rekrutmen pegawai, ada beberapa pengaduan lain terkait pegawai. Ini sudah kami tindaklanjuti," katanya.

Dengan adanya temuan tersebut, Basari mengingatkan jajaran Pemkot Surabaya untuk tidak menyalahgunakan kewenangan yang ujungnya dapat merugikan masyarakat.

Begitupun dengan masyarakat, Basari meminta warga untuk tidak mempercayai oknum yang menjanjikan tawaran pekerjaan di Pemkot Surabaya dengan imbalan tertentu.

"Kalau ada masyarakat yang menemukan kasus serupa, silakan laporan kepada kami. Jangan takut, pelapor pasti akan kami lindungi dan laporan akan kami tindaklanjuti," tegasnya.

"Bapak Wali Kota (Eri Cahyadi) juga sudah menegaskan akan memberikan sanksi secara tegas kepada oknum yang seperti itu. Kami berikan sanksi juga untuk memberikan efek jera," tegasnya.

Persoalan pungutan liar (pungli) oleh oknum dengan janji pekerjaan sebagai tenaga kontrak telah diungkap Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi sejak awal 2023.

Modusnya, ASN tersebut meminta setoran senilai Rp15 juta tiap orang.

Wali kota pun geram. Dugaan pungli ini disampaikan dalam apel pengarahan kepada seluruh staf kelurahan, kecamatan, dan dinas yang digelar di Balai Kota Surabaya, akhir Januari lalu.

Waktu itu, total ada lima korban yang melapor.

Tiga dari total lima korban telah transfer kepada pelaku.

Menerima laporan ini, Wali kota langsung menginstruksikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya, Inspektorat, dan jajaran asisten untuk menindaklanjuti.

Sanksi berat pun disiapkan.

Selain pemecatan, juga ada rencana pelaporan ke ranah hukum.

Kepada masyarakat, ia meminta untuk tak menghiraukan permintaan pungutan dari oknum ASN.

Sebaliknya, ia meminta warga tak segan melapor apabila menemukan tindakan serupa.

Bukan hanya soal penerimaan pegawai, namun untuk seluruh pelayanan Pemkot.

Dengan menyertakan bukti aksi pungli yang dilakukan, warga bisa melapor melalui nomor WhatsApp Layanan Pengaduan Integritas Pemerintah Kota Surabaya 0811-311-5777 atau melalui laman wbs.surabaya.go.id.

Kasus Lainnya - ASN Pemkot Cilegon Diduga Main Judi Slot, Kepala PKPSDM: 'Dilakukan Hukuman Disiplin'

 Lagi-lagi permainan judi slot menjadi jurang bagi sejumlah oknum, kali ini adalah aparatur sipil negara (ASN) Pemkot Cilegon Banten yang menjadi sorotan.

Baru-baru ini viral di Twitter seorang ASN Pemkot Cilegon Banten tengah bermain judi Slot.

Dari unggahan di akun Twitter @PartaiSocmed, Selasa (1/8/2023), terlihat pria berpakaian ASN dengan emblem logo Pemkot Cilegon itu sedang duduk diduga sambil bermain judi slot di ponselnya.

"Sementara itu terpantau tadi pagi pegawai Pemkot Cilegon kepergok masih main 'candy crush' yg katanya sudah diblokir oleh menteri hasil GA," tulis @PartaiSocmed, Selasa.

Berdasarkan pantauan pada pukul 18.00 WIB, unggahan itu sudah dilihat oleh 869.000 kali, diposting ulang 2.403 kali, disukai 11.300 kali, dan dan diberi tanggapan 437 kali.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Pemerintah Kota Cilegon, Joko Purwanto mengatakan, sudah mengetahui soal foto itu.

Pemkot Cilegon masih menelusuri siapa yang berada di foto itu.

"Sampai saat ini kami masih telusuri siapa ASN tersebut dan bekerja di OPD (organisasi perangkat daerah) mana," kata Joko saat dikonfirmasi Kompas.com melalui pesan WhatsApp, Selasa.

Joko memastikan, jika sudah diketahui identitasnya dan hasil pemeriksan terbukti  bermain judi slot, ASN itu akan diberikan hukuman sesuai ketentuan yang berlaku.

"Akan dilakukan tindakan hukuman disiplin sebagai sanksi sesuai ketentuan," ujar dia.

Diolah dari artikel kompas.com dan TribunJatim.com