Simak Petunjuk Teknis Kemenkes Usai Disuntik Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Langsung Pulang

Vaksinasi kepada presiden nantinya menjadi penanda dimulainya program imunisasi vaksin Covid-19 kepada masyarakat.

"Penyuntikan perdana tanggal 13 (Januari), hari Rabu depan, itu nanti di tingkat pusat oleh Bapak Presiden langsung yang pertama, beberapa menteri lain, pejabat tingkat pusat yang pimpinan Kementerian/Lembaga, usia di bawah 60 tahun, karena ini yang dari Sinovac, 18-59 tahun," kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dalam rapat koordinasi persiapan vaksinasi Covid-19 dan Kesiapan Penegakan Protokol Kesehatan Tahun 2021 di Kantor Kemendagri, Selasa (5/01/2021).

Setelah Presiden, penyuntikan vaksin kemudian akan dilakukan di daerah, sehingga Mendagri meminta kepala daerah turut serta memastikan dan hadir langsung dalam proses penyuntikan vaksin. 

"Penyuntikan pertama di tingkat daerah tanggal 14 dan 15, jadi sementara belum ditentukan waktunya, tapi mungkin ini tergantung kesiapan di daerah juga, mungkin sekitar 10 orang dengan publik figur, kalau kepala daerahnya di bawah 60 tahun, kemudian kalau di atas 60 tahun bisa wakil, sekda, pejabat lain, forkopimda, tolong hadir juga untuk menyaksikan," kata Mendagri.

Mendagri juga meminta kepala daerah untuk mengatur jadwal maupun kesiapan teknis lainnya dalam program vaksinasi secara gratis ini, sehingga program vaksinasi dapat berjalan lancar sesuai rencana yang telah disiapkan.

"Harus diatur jadwalnya pada saat penyuntikan, siapa yang ditarget, kemudian kordinasi dengan aparat keamanan, TNI/Polri, Satpol PP," pungkasnya.

Masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency use Authorization (EuA) vaksin Sinovac dari BPOM
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail

Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 dijadwalkan berlangsung pekan depan.

Hal itu disampaikan Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, (4/1/2021).

"Tadi dilaporkan bahwa pemerintah akan segera memulai untuk melakukan vaksinasi yang dijadwalkan sekitar pertengahan bulan atau minggu depan," kata Airlangga.

Pemerintah menurut Menteri Koordinator bidang Perekonomian tersebut masih menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency use Authorization (EuA) vaksin Sinovac dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga fatwa kehalalan vaksin dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Dalam memproses izin penggunaan darurat vaksin Sinovac, BPOM kata Airlangga dibantu data-data dari uji klinik yang dilakukan di Bandung dan negara lain yang menggunakan vaksin serupa.

"Data-data (uji klinik) akan digunakan mulai dari data Turki, data Bandung dan juga data-data yang diberikan secara scientific dari Brazil dan juga dari Sinovac itu sendiri," pungkasnya.

Baca juga: BREAKING NEWS: Pebulu Tangkis Kevin Sanjaya Positif Covid-19, Batal Berangkat ke Turnamen Thailand

Baca juga: Positif Covid-19, Kevin Sanjaya Konfirmasi Alami Gejala Lidah Hambar dan Tak Bisa Mencium Bau

Targetkan Rampung 15 Bulan

Sebelumnya pemerintah menegaskan bahwa program vaksinasi Covid-19 di Indonesia akan dilakukan selama 15 bulan terhitung dari Januari 2021 hingga Maret 2022.