Profil Singkat Silvany Pasaribu, Diplomat Muda yang Permalukan Perwakilan Vanuatu di Sidang Umum PBB

Saat Indonesia menjadi tuan rumah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN pada 2018, Silvany masih tergolong pegawai baru Kemenlu.

Meskipun demikian, ia sudah terjun menjadi liaison officer (LO) dalam acara tersebut.

Publik, khususnya di media sosial, banyak yang memuji kepiawaian Silvany tersebut, salah satunya pujian di akun Twitter @Lundayee.

" Diplomat RI di sidang umun PBB. Catet! Bukan Haikal, bukan Fadli, bukan Andre, juga bukan KAMI. Tapi, Silvany Agustin Pasaribu," tulis dia.

"Diplomat Indonesia Silvany Austin Pasaribu, tegas saat menjawab tudingan PM Vanuatu di sidang majelis umum PBB. Top sih Mbak satu ini," tulis akun lainnya, @Rheinoarie.

Diduga Kompori Separatisme Papua, Vanuatu Dipermalukan Indonesia di PBB, Aib Vanuatu Balik Dibongkar

Diduga kuat mengompori dan mendukung aksi separatisme di Papua, Vanuatu dipermalukan diplomat Indonesia, Silvany Austin Pasaribu, di Sidang Umum PBB. 

Vanuatu diminta berkaca pada kesalahan dan aib diri sendiri tak perlu sibuk mencampuri urusan dalam negeri Indonesia yang selalu diulang hampir tiap tahun di forum PBB. 

Apa aib Vanuatu yang dibongkar diplomat Indonesia? 

Awalnya, diplomat Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa Vanuatu bukan perwakilan warga Papua saat menyampaikan hak jawab atas tuduhan pelanggaran hak asasi manusia ( HAM) yang dilontarkan negara Pasifik itu terhadap Indonesia.

“Anda bukanlah representasi dari orang Papua, dan berhentilah berfantasi untuk menjadi salah satunya,” kata Silvany Austin Pasaribu, diplomat muda yang mewakili Indonesia menggunakan hak jawab di Sidang Umum PBB, Sabtu (26/9/2020).

Dalam rekaman video resmi PBB, Silvany menyebut Vanuatu memiliki obsesi yang berlebihan dan tidak sehat tentang bagaimana Indonesia harus bertindak atau memerintah negaranya sendiri.

Sebab, hampir setiap tahun dalam Sidang Umum PBB, Vanuatu selalu menyinggung isu dugaan pelanggaran HAM yang dialami masyarakat Papua.

Ini merupakan tuduhan yang dianggap Indonesia sengaja digaungkan untuk mendukung separatisme.

“Indonesia akan membela diri dari segala advokasi separatisme yang disampaikan dengan kedok kepedulian terhadap hak asasi manusia yang artifisial,” kata Silvany.