Program Kartu Prakerja Gelombang 4 Siap Digulirkan Pemerintah, Kapan Mulai Dibuka Pendaftaran?

TRIBUNSTYLE.COM - Siap-siap, program Kartu Prakerja Gelombang 4 siap digulirkan pemerintah, lalu kapan mulai dibuka pendaftarannya, simak keterangannya berikut.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Panji Winanteya Ruky mengatakan, pendaftaran program Kartu Prakerja gelombang IV segera dibuka.

Meski begitu, belum ada kepastian kapan persisnya pendaftaran itu dibuka.

"Tidak bisa sampai akhir tahun ini. Harus cepat. Pak Menko Perekonomian menyatakan harus segera dan menjadi prioritas," ujar Panji dalam diskusi yang digelar secara daring, Sabtu (27/6/2020).

"Saya pikir ini (bisa dimulai) tidak sampai beberapa minggu ya. Sebab, presiden arahannya kami harus memperbaiki tata kelola, tapi tidak memperlama. Tetap dengan cepat bisa membantu masyarakat," kata dia dilansir dari Kompas.com.

Panji mengatakan, pihaknya dibantu oleh Sekretariat Negara dan Sekretariat Kabinet dalam merevisi payung hukum terkait Program Prakerja.

• 5 Hasil Analisis ICW Tentang Kartu Prakerja, Desak Pemerintah Agar Programnya Dihentikan

• Pendaftaran Kartu Prakerja Gelombang 4 Tertunda, Peserta Sebaiknya Perhatikan Langkah Berikut

Nantinya, ada Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang memimpin persiapan pembukaan gelombang ke- IV ini.

Panji menegaskan bahwa pemerintah tidak ingin menambah masalah baru dalam pelaksanaan Program Prakerja.

Oleh karena itu, peran dari Project Office Management (PMO), Kemenaker, dan Kemendagri sangat diperlukan.

"Saya pikir kita jangan menambah masalah lagi, masyarakat jangan merasa kesulitan dan begitu gelombang IV ini dibuka, pemerintah sudah siap," kata dia.

Rencana gelombang ke-4 pasca Lebaran

Sebelumnya, Manajemen Pelaksana (Project Office Management/PMO) Program Kartu Prakerja mengakui jeda waktu pembukaan program Kartu Prakerja gelombang IV yang lebih lama dari yang dijanjikan.

Sebab, hingga saat ini pihak PMO belum membuka pendaftaran gelombang IV Program Kartu Prakerja.

Padahal, Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari sebelumnya mengatakan, gelombang IV pendaftaran program Kartu Prakerja akan dibuka pasca-Lebaran atau tanggal 26 Mei 2020.

"Pertama-tama saya minta maaf dengan segala kerendahan hati, meminta maaf bahwa saya waktu mengatakan setelah lebaran, tetapi saya harus mengatakan bahwa komite saat ini sedang melakukan review (pelaksanaan program Kartu Prakerja)," kata Denni dalam video conference, Senin (8/6/2020).

Denni pun mengatakan, saat ini proses evaluasi oleh Komite Prakerja masih berlangsung.

Dengan adanya evaluasi, harapannya program andalan Presiden Joko Widodo ketika kampanye tersebut dapat berjalan sesuai dengan harapan publik.

Namun demikian, pihaknya memastikan pendaftaran gelombang IV akan segera dirilis.

"Jadi sabar, ini sedang berproses, tapi tidak lama lagi insya Allah program Kartu Prakerja gelombang IV akan rilis," kata dia.

Indonesia Corruption Watch ( ICW) menemukan sejumlah catatan terhadap program Kartu Prakerja.

Hal itu diketahui setelah ICW melakukan analisis dengan metode pengumpulan data.

Peneliti ICW Wana Alamsyah mengatakan, ada 5 hasil analisis ICW mengenai Kartu Prakerja.

"Kami temukan lima hal. Dan kami mendesak agar pemerintah untuk menghentikan program tersebut untuk selanjutnya dilakukan evaluasi," kata Wana saat dihubungi Kompas.com, Jumat (19/6/2020).

Berikut analisis ICW mengenai Kartu Prakerja:

Platform digital dan lembaga pelatihan

Wana menjelaskan, berdasarkan hasil analisis ICW, terdapat 850 jenis pelatihan yang diselenggarakan oleh 147 lembaga pelatihan.

Dari jumlah itu, 111 berbentuk lembaga dan 36 merupakan individu yang tersebar dalam delapan platform digital, yaitu Tokopedia, Bukalapak, Pijar Mahir, Sekolah.mu, Pintaria, Skill Academy, MauBelajarApa, dan Kemnaker.

Sebanyak 36 lembaga pelatihan yang berbentuk individu seluruhnya terdaftar di platform digital Skill Academy.

Dari 36 itu, 10 di antaranya merupakan individu yang masih terkait dengan lembaga yang juga menjadi mitra dalam program Kartu Prakerja.

"Dalam Pasal 25 ayat (1) Permenko 3 Tahun 2020, disebutkan bahwa pelatihan diselenggarakan oleh Lembaga Pelatihan yang dimiliki swasta, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau pemerintah. Dalam aturan tersebut, tidak pernah dijelaskan mengenai lembaga pelatihan yang bersifat individu," kata Wana.

Ia menyebutkan, Pasal 26 Permenko 3 Tahun 2020 juga menyebutkan serangkaian kriteria yang harus di penuhi lembaga pelatihan, yaitu mulai dari memiliki kerjasama dengan platform digital hingga memiliki perizinan berusaha atau nomor induk berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Sistem Online Single Submission (OSS).

Kriteria tersebut tentu akan sulit dipenuhi jika lembaga pelatihan yang menyelenggarakan pelatihan adalah individu.

Tidak ada standar harga

Sebanyak 850 pelatihan yang disediakan oleh lembaga pelatihan melalui platform digital memiliki rentang harga mulai dari Rp 0 (gratis) hingga Rp 1 juta.

Beberapa pelatihan di antaranya menawarkan jenis pelatihan yang sama tetapi dengan harga yang berbeda–beda.

Contohnya pelatihan terkait penulisan CV.

"Ada beberapa jenis pelatihan yang sama tapi beda harga," jelas Wana.

Menurut penelusuran ICW, lanjut dia, ada pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang sebenarnya masih dalam satu naungan.

Akan tetapi, harga pelatihannya dipatok berbeda.

"Misalnya, pelatihan menulis CV oleh Skill Academy (SA) dan Imam Usman, salah satu pendiri Ruangguru. Menariknya, meskipun platform digital dan pemberi pelatihan memberikan materi yang serupa, tapi harga pelatihannya berbeda. SA Rp 135.000 dan Iman Rp 168.000," kata Wana.

Wana juga menyebut tidak adanya standar harga terlihat dari pelatihan tentang desain grafis.

ICW menemukan, harga untuk materi desain grafis berbeda-beda, mulai dari Rp 227.000 hingga Rp 1 juta.

Tidak adanya transparansi dan standar dalam penetapan harga pelatihan oleh manajemen pelaksana dalam mengelola program kartu prakerja membuat harga yang dipatok untuk pelatihan yang serupa berbeda-beda dan hanya berdasarkan standar lembaga pelatihan.

"Padahal dana yang digunakan untuk membiayai pelatihan daring ini adalah bersumber dari APBN," ujar Wana.

Besaran komisi platform tidak jelas

Wana mengatakan, berdasarkan hasil analisis ICW, ada ketidakjelasan standar komisi yang akan diterima oleh para mitra Kartu Prakerja dari setiap pelatihan yang diikuti peserta.

Dalam sejumlah aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan program prakerja, tidak ada ketentuan yang pasti mengenai besaran komisi yang berhak diterima platform digital.

Ia menyebutkan, mengacu pada Pasal 52 ayat (1) Permenko 3/2020, disebutkan bahwa "Platform digital diperbolehkan mengambil komisi jasa yang wajar dari Lembaga Pelatihan yang melakukan kerja sama."

Sementara itu, pada Pasal 52 ayat (2) Permenko 3/2020 menyebutkan, "Besaran komisi jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Perjanjian Kerja Sama dan mendapat persetujuan dari Manajemen Pelaksana."

Dari dua pasal tersebut tidak ada penjelasan mengenai harga wajar yang berhak didapatkan oleh platform digital.

Lembaga pelatihan diduga tak miliki pengalaman

Wana mengungkapkan, ICW juga melakukan sampling acak untuk melihat latar belakang dari lembaga pelatihan yang ikut serta dalam program Kartu Prakerja.

Dari pengecekan acak ini, setidaknya ada 2 lembaga yang latar belakangnya dipertanyakan dalam melakukan pelatihan. 

Menurut Wana, lembaga-lembaga itu dipertanyakan pengalamannya dalam melakukan pelatihan online dengan materi junior desain grafis.

Alasannya, menurut ICW, dari penelusuran di mesin pencarian, salah satu lembaga merupakan lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan dari tingkat taman kanak-kanak hingga politeknik.

"Namun lembaga ini diduga tidak memiliki pengalaman dalam melakukan pelatihan secara online," ujar Wana.

Potensi konflik kepentingan

Sorotan mengenai potensi konflik kepentingan sudah disoroti sejak beberapa bulan lalu, saat pendiri Ruangguru Adamas Belva Syah Devara masih menjadi staf khusus Presiden Joko Widodo.

Belva mendirikan Ruangguru bersama Muhammad Iman Usman. Belva mengundurkan diri dari jabatan sebagai staf khusus saat polemik prakerja muncul.

Selain itu, ICW juga menemukan beberapa mitra yang jika ditelusuri terafiliasi dengan tim kampanye dan partai politik. (*)

(Tribunstyle/Dhimas Yanuar // Kompas.com/Dian Erika Nugraheny)

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Desak Program Kartu Prakerja Dihentikan, Ini 5 Hasil ICW "

Sebagian artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pemerintah Segera Buka Pendaftaran Program Kartu Prakerja Gelombang IV"

• VIRAL Kursus Install Windows Program Kartu Prakerja Tuai Kritik, Rp 260 Ribu Klik Tombol Next?

• 5 Fakta Pengunduran Diri Belva Devara dari Staf Khusus Jokowi, Polemik Kartu Prakerja Jadi Alasan