Provinsi Xinjiang China Larang Nama Muslim pada Bayi, Alasannya Bikin Beresiko Terjadi Ekstremisme

Masalah antara kedua kelompok etnis tersebut muncul ketika Hans mulai bermigrasi ke Provinsi Xinjiang yang kaya sumber daya alam dalam jumlah besar.

Kerusuhan etnis yang paling mengerikan terjadi di tahun 2009 yang menewaskan 150 orang dan melukai 1000 lainnya di Provinsi Xinjiang.

Dengan situasi keamanan ini, tampak bahwa langkah terbaru pemerintah China yang melarang nama-nama Muslim menunjukkan bahwa China memperketat jerat seputar ekstrimisme Uighur.

Tapi apakah membatasi kebebasan beragama sebagai tindakan yang konstruktif?

Atau apakah tindakan represif oleh negara akan meningkatkan ekstremisme dan militansi di wilayah ini?

Terlepas dari larangan nama, ada peraturan lain yang membatasi kebebasan beragama dalam nama melawan "ekstremisme religius".

Pada tanggal 30 Maret 2017, pihak berwenang Xinjiang memberlakukan peraturan baru yang melarang penggunaan jenggot "janggut" atau cadar di tempat umum.

Set baru larangan tersebut dilakukan setelah pihak berwenang China melarang penyebaran "gagasan ekstremis," dan kawakan.

Kebijakan pelarangan praktik keagamaan dan kebebasan memilih ini adalah pelanggaran hak asasi manusia yang terang-terangan.

Sementara Beijing menghilangkan kebebasan Uyghur untuk percaya dan berekspresi.

Ini menjadi perhatian utama Beijing.

Namun cara negara menangani masalah ini memiliki risiko eksaserbasi dan eskalasi ekstremisme yang serius.