Wali Kota Solo Dukung Penuh Moratorium Dapur Makan Bergizi Gratis: Tepat Sasar dan Lebih Bermanfaat

Ringkasan Berita:

• Nanik S Deyang, memilih untuk menangguhkan sementara penambahan dapur SPPG baru mendapat apresiasi dari Wali Kota Solo, Respati Ardi
• Solo memang telah mengusulkan adanya jeda atau moratorium terhadap pembangunan fasilitas dapur baru tersebut
• Kondisi di lapangan menunjukkan penyaluran sudah hampir mendekati angka ideal

TRIBUNSTYLE.COM - Kebijakan strategis diambil oleh Badan Gizi Nasional (BGN) terkait keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Langkah Kepala BGN, Nanik S Deyang, yang memilih untuk menangguhkan sementara penambahan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru mendapat apresiasi positif dari Pemerintah Kota Solo.

Wali Kota Solo, Respati Ardi, menyampaikan rasa syukurnya karena keputusan pusat tersebut selaras dengan apa yang menjadi harapan masyarakat di daerahnya. Solo sendiri memang telah mengusulkan adanya jeda atau moratorium terhadap pembangunan fasilitas dapur baru tersebut.

"Saya sangat bersyukur hari ini memperjuangkan aspirasi dari warga. Kami sudah bersurat dari Februari terkait moratorium yang ada di Solo," kata Respati di Solo, Jawa Tengah, Rabu (10/6/2026).

Bagi Respati, kebijakan jeda ini bukan sebuah langkah mundur, melainkan momentum krusial untuk mengevaluasi dan menata kembali sistem distribusi agar program nasional ini benar-benar menyentuh masyarakat yang membutuhkan.

"Karena saya rasa lebih tepat sasar dan lebih bermanfaat bagi calon penerima nantinya. Dan ini aspirasi saya atas nama warga Solo saya ucapkan terima kasih sudah didengar untuk dimoratorium," ungkap dia.

Baca juga: Tepis Kabar Hoaks, Kepala BGN Pastikan Dana Operasional Dapur MBG Mulai Mengalir: Cair Mulai Jumat

Menakar Kebutuhan Riil di Kota Solo

Jika melihat peta kebutuhan wilayah, Respati menjelaskan bahwa kuota ideal untuk wilayah Solo sebenarnya berada di angka 80 unit dapur SPPG. Jumlah tersebut diproyeksikan mampu mengakomodasi kebutuhan gizi hingga 160.000 penerima manfaat. Saat ini, kondisi di lapangan menunjukkan penyaluran sudah hampir mendekati angka ideal.

"Saat ini sudah beroperasi itu sekitar 70 SPPG. Kami berharap maksimal di 80 SPPG dengan target penerima 160.000," ujar Respati.

Di bawah nakhoda baru Kepala BGN Nanik S Deyang, ia menaruh harapan besar agar tata kelola manajemen program MBG semakin matang, tanpa sedikit pun menurunkan standar kualitas sajian bagi masyarakat.

"Dan jangan sampai mengurangi dari prinsip kehati-hatian, kebersihan dan kesehatan. Niat baik ini harus kita kawal dan harus tepat sasar," tegas Respati.

Baca juga: Sebanyak 49 Dapur MBG di Magelang Berhenti Beroperasi, Pengurus: Murni Kendala Teknis

Strategi Efisiensi dan Pemerataan Nasional

Di sisi lain, kebijakan yang diambil oleh BGN ini dilandasi oleh urgensi efisiensi anggaran negara. Kepala BGN Nanik S Deyang sebelumnya mengungkapkan bahwa langkah pembatasan ini diambil agar pelaksanaan program prioritas tersebut tidak tumpang tindih dan bisa tersebar secara proporsional ke seluruh penjuru tanah air.

“Jadi kami akan terus melakukan efisiensi anggaran di berbagai bidang. Dalam rangka efisiensi anggaran, maka hal yang kami lakukan adalah refocusing penerima manfaat (dan) moratorium dapur titik-titik baru,” jelas dia dalam jumpa pers di Kantor BGN, Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (4/6/2026).

Moratorium ini dirasa mendesak lantaran animo pendaftaran dapur MBG terus melonjak tajam, namun distribusinya masih belum seimbang. Saat ini, sebagian besar operasional dapur menumpuk di area perkotaan dan wilayah aglomerasi. Sementara itu, wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) justru masih sangat membutuhkan pasokan layanan gizi ini.

Hingga saat ini, tercatat sudah ada lebih dari 27.000 titik dapur yang beroperasi maupun yang sedang dalam proses persiapan di seluruh Indonesia. Langkah pembatasan ini diharapkan dapat menjadi jeda evaluasi agar keadilan pemenuhan gizi bisa dirasakan secara merata dari kota hingga ke ujung beranda negeri.

(TribunStyle.com/Diolah dari artikel di Kompas.com)