Pihak UNS Solo Buka Suara Soal MBG di Kampus, Jubir: Belum Mendapatkan Surat Resminya

Ringkasan Berita:

• Juru Bicara UNS Solo, Agus Riewanto, memberikan penjelasan mengenai posisi kampus saat ini dengan gagasan mengenai MBG di kampus arahan Prabowo
• UNS secara organisatoris masih menunggu instruksi formal
• Agus menegaskan bahwa kesiapan universitas sangat bergantung pada detail kebijakan pusat yang nantinya akan ditelaah terlebih dahulu

TRIBUNSTYLE.COM - Peran perguruan tinggi dalam mendukung program nasional kini memasuki babak baru. Tidak hanya menjadi menara gading ilmu pengetahuan, kampus kini didorong menjadi garda terdepan dalam menyukseskan program unggulan Presiden Prabowo Subianto, yakni Makan Bergizi Gratis (MBG).

Langkah ini sejalan dengan ambisi Presiden RI Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan gizi nasional. Sebelumnya, Kepala BGN Dadan Hidayadana memang secara terbuka meminta sektor pendidikan tinggi memberikan dukungan nyata terhadap program prioritas tersebut.

Menanggapi hal tersebut, Juru Bicara UNS Solo, Agus Riewanto, memberikan penjelasan mengenai posisi kampus saat ini. Menurutnya, meski wacana tersebut sudah beredar di ruang publik, UNS secara organisatoris masih menunggu instruksi formal.

"Pada prinsipnya hari ini kita belum bisa berkomentar karena belum mendapatkan surat resminya. Karena lembaga negara itu basis bekerjanya berdasarkan pada aturan yang ada. Dan selama ini belum ada (arahan membangun dapur MBG)," ungkap Agus dikutip dari TribunSolo, Kamis (7/5).

Agus menekankan bahwa sebagai lembaga pendidikan negeri, setiap langkah strategis yang diambil harus berlandaskan payung hukum yang jelas. Ia menegaskan kepatuhan institusi terhadap prosedur birokrasi yang berlaku.

"Jadi kami pada prinsipnya bekerja berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sejauh belum ada peraturan yang mengikat itu, kami belum bisa banyak berkomentar," lanjutnya.

Baca juga: Jawaban Kampus IPB Atas Penolakan Mahasiswa Polemik Dapur MBG, Rektor Pastikan Terbuka untuk Diskusi

Strategi 'Wait and See'

Hingga saat ini, pihak UNS memilih untuk tidak berspekulasi lebih jauh mengenai bagaimana teknis pelaksanaan jika aturan tersebut benar-benar diwajibkan bagi kampus. Agus menegaskan bahwa kesiapan universitas sangat bergantung pada detail kebijakan pusat yang nantinya akan ditelaah terlebih dahulu.

Terkait potensi pembangunan infrastruktur dapur MBG di lingkungan kampus, Agus menyatakan pihaknya masih dalam posisi mengamati perkembangan regulasi yang ada.

"Tentu kita akan melihat dulu, wait and see seperti apa kebijakan pemerintah itu. Karena pada dasarnya semua kebijakan disesuaikan dengan kemampuan dan juga ketepatan sasaran dari program yang dibuat oleh pemerintah," tegas Agus.

Ia kembali menutup pernyataannya dengan sikap hati-hati, "Dan sepanjang yang kami lakukan, kami belum bisa berkomentar banyak terkait hal itu."

Baca juga: Ratusan Siswa SMPN 1 Tulung Klaten Diduga Keracunan Menu MBG, Bupati Hamenang Gercep Jenguk

Keterlibatan Mahasiswa dan Program KKN

Salah satu poin menarik yang diusung adalah pelibatan aktif mahasiswa, terutama dalam aspek edukasi gizi. Mahasiswa diharapkan tidak hanya belajar di kelas, tetapi turun langsung ke sekolah-sekolah untuk membentuk kesadaran gizi sejak dini pada anak-anak.

“Mahasiswa bisa menjadi pengajar, memberikan pemahaman pentingnya gizi kepada anak-anak," tutur Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang di Auditorium Prof. A. Amiruddin, Fakultas Kedokteran Unhas, Selasa (5/5/2026).

BGN juga melirik program Kuliah Kerja Nyata (KKN) sebagai sarana kolaborasi, khususnya bagi mahasiswa dari rumpun ilmu kesehatan. Nanik menilai hal ini akan memberikan pengalaman lapangan yang tak ternilai bagi mahasiswa sekaligus dampak sosial yang besar.

"Ini jadi nilai tambah dari keterlibatan kampus,” tambahnya.

(TribunStyle.com/Darma)