Gertakan Trump Tak Mempan, Taiwan Tegaskan Status Berdaulat dan Merdeka di Hadapan AS dan China

Ringkasan Berita:

• Pemerintah Taiwan secara terbuka menegaskan statusnya sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka usai Trump peringati keras agar tak gegabah
• Presiden China Xi Jinping secara agresif mendesak orang nomor satu di AS tersebut untuk menarik dukungannya terhadap Taiwan
• Menanggapi tekanan politik tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan langsung mengeluarkan sikap resmi yang diplomatis namun tajam

TRIBUNSTYLE.COM - Hubungan geopolitik di Selat Taiwan kembali memanas. Pemerintah Taiwan secara terbuka menegaskan statusnya sebagai bangsa yang berdaulat dan merdeka pada Sabtu (16/4/2026). Langkah berani ini diambil hanya berselang beberapa jam setelah Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, melontarkan peringatan keras agar Taipei tidak gegabah mendeklarasikan kemerdekaan secara formal.

Pernyataan Trump tersebut disinyalir kuat merupakan buntut dari kunjungan kenegaraannya ke Beijing yang berakhir pada Jumat (15/5/2026). Dalam pertemuan itu, Presiden China Xi Jinping secara agresif mendesak orang nomor satu di AS tersebut untuk menarik dukungannya terhadap Taiwan.

Menanggapi tekanan politik tersebut, Kementerian Luar Negeri Taiwan langsung mengeluarkan sikap resmi yang diplomatis namun tajam.

"Taiwan adalah negara demokrasi yang berdaulat dan merdeka, dan tidak tunduk kepada Republik Rakyat Tiongkok," kata Kementerian Luar Negeri Taiwan dalam sebuah pernyataan, dikutip dari AFP, Sabtu.

Selain menegaskan kedaulatannya, Taipei juga angkat bicara mengenai kelanjutan transaksi militer dengan Washington. Hal ini merespons gelagat Trump yang mulai mengisyaratkan evaluasi ulang terhadap kebijakan pasokan senjata ke pulau tersebut. Bagi Taiwan, bantuan militer AS adalah pilar utama pertahanan mereka dari potensi invasi sepihak oleh China.

"Persenjataan tersebut "bukan hanya komitmen keamanan AS kepada Taiwan yang secara jelas tercantum dalam Undang-Undang Hubungan Taiwan, tetapi juga bentuk pencegahan bersama terhadap ancaman regional," tegas kementerian.

Baca juga: Xi Jinping Tegaskan China dan AS Harus Jadi Mitra  Bukan Rival, Tak Luput Menyinggung Isu Taiwan

Dilema Militer dan Sikap Mendua Washington

Selama ini, eksistensi Taiwan di panggung internasional memang sangat bersandar pada proteksi militer Pentagon. Namun, kepemimpinan Trump kali ini membawa dinamika baru yang penuh kalkulasi bisnis dan keengganan untuk terlibat dalam konflik fisik.

Dalam wawancara eksklusifnya di program Special Report with Bret Baier di Fox News, Trump secara blak-blakan menyatakan keengganannya menyeret tentara AS ke dalam perang demi Taiwan.

"Saya tidak ingin ada yang menjadi independen. Anda tahu, kita seharusnya menempuh perjalanan 9.500 mil untuk berperang. Saya tidak menginginkan itu," ujar Trump.

Secara historis, Amerika Serikat memang menganut kebijakan Satu China yang berarti hanya mengakui Beijing secara diplomatik dan tidak mendukung kemerdekaan formal Taiwan secara terbuka. Kendati demikian, hukum domestik AS tetap mewajibkan Washington menyuplai persenjataan defensif bagi Taiwan. Area abu-abu inilah yang memicu teka-teki besar: apakah militer AS benar-benar akan turun tangan jika China mulai meluncurkan serangan fajar ke Taipei?

Baca juga: Trump Puji Xi Jinping sebagai Sahabat, Hubungan AS-China Disebut Akan Membaik: Anda Pemimpin Hebat!

Sinyal Bahaya dari KTT Trump-Xi Jinping

Ketegangan ini sejatinya sudah tercium sejak awal pertemuan puncak (KTT) antara Trump dan Xi Jinping di Balai Besar Rakyat, Beijing. Xi Jinping membuka dialog dengan memberikan peringatan dini yang sangat serius. Menurut pemimpin China tersebut, kesalahan kalkulasi sekecil apa pun terkait isu sensitif Taiwan bisa menjadi pemantik konflik militer skala besar.

Sikap Trump yang cenderung transaksional terlihat saat ia mengaku berniat merundingkan masalah penjualan senjata Taiwan dengan Beijing sebuah langkah yang mendobrak tradisi politik luar negeri AS sebelumnya yang selalu menolak mendiskusikan urusan Taiwan dengan China.

Padahal, parlemen Taiwan baru saja mengetok palu anggaran pertahanan bernilai fantastis, yakni sebesar 25 miliar dollar AS (sekitar Rp400 triliun), yang seluruhnya dialokasikan untuk memborong alutsista modern buatan Amerika Serikat.

Merespons nasib kelanjutan kontrak kerja sama militer jumbo tersebut, Trump hanya menjawab diplomatis, "Saya akan membuat keputusan dalam waktu yang cukup singkat ke depan."

Di sisi lain, Beijing tetap pada posisi garis kerasnya. China berulang kali bersumpah akan menyatukan kembali pulau tersebut dengan daratan utama, dan secara terbuka menegaskan tidak akan ragu menggunakan opsi militer jika situasi dianggap mendesak.

(TribunStyle.com/Diolah dari artikel di Kompas.com)