4 Kebijakan Kontroversi Edhy Prabowo, Termasuk Hapus Kebijakan Susi Pudjiastuti Tenggelamkan Kapal

TRIBUNSTYLE.COM - Inilah 4 kebijakan kontroversial Edhy Prabowo yang kini ditangkap KPK, termasuk hapus kebijakan Susi Pudjiastuti tenggelamkan kapal pencuri ikan.

Kabar mengejutkan datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan, Edhy Prabowo, Rabu (25/11/2020).

Kendati demikian, belum diketahui kapan KPK menggelar konferensi pers terkait kepastian dugaan korupsi Edhy Prabowo.

Sebelumnya, beberapa kebijakan Edhy Prabowo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan kerap disorot dan dianggap kontroversial.

Sebab, Edhy melakukan sejumlah perombakan aturan yang ada di kementeriannya.

Baca juga: Susi Pudjiastuti Trending di Twitter setelah Kabar KPK Tangkap Edhy Prabowo Beredar, Ada Apa?

Baca juga: Edhy Prabowo Ditangkap KPK, KKP Bereaksi, Hargai Proses Hukum: Kami Masih Menunggu Informasi Resmi

Beberapa aturan baru itu menghapus regulasi lama yang dibuat pendahulunya, Susi Pudjiastuti.

Dilansir dari Kompas.com, inilah sederet kebijakan kontroversial Menteri KP, Edhy Prabowo.

1. Membuka Ekspor Benih Lobster

Pada saat Susi Pudjiastuti menjabat sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan, ia menerbitkan peraturan terkait penangkapan lobster.

Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.

Pada masa jabatan Edhy Prabowo sebagai Menteri KP, aturan itu direvisi.

Menurut mantan anggota Komisi IV DPR itu, larangan lobster banyak merugikan nelayan.

Dikatakannya, angka penyelundupan benih lobster sangatlah tinggi.

Ketimbang jadi selundupan yang tak menguntungkan negara, lebih baik ekspor dibuka sehingga mudah dikendalikan.