Reaksi Pemilik Ayam Goreng Widuran Kini Warungnya Harus Tutup Sementara, Ucap Ini ke Wali Kota Solo

TRIBUNSTYLE.COM - Belakangan ini warung Ayam Goreng Widuran di Solo tengah menjadi sorotan publik. Penyebabnya karena baru sekarang mencantumkan label non-halal setelah lima dekade beroperasi.

Hal ini sontak menimbulkan polemik di kalangan masyarakat. 

Imbasnya, warung Ayam Goreng Widuran diminta menutup seluruh outletnya di Solo untuk sementara waktu.

Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Wali Kota Solo, Respati Ardi.

Saat warungnya diminta tutup, pemilik pun menunjukkan sikap kooperatif dan mengucapkan terima kasih kepada Respati Ardi.

"Per hari ini saya imbau mulai ditutup dulu. Dari pemilik mengucapkan terima kasih,” ujar Wali Kota Respati Ardi usai melakukan inspeksi mendadak pada Senin (26/5/2025).

Penutupan restoran legendaris tersebut terjadi menyusul munculnya polemik di masyarakat. Banyak warga merasa tertipu karena mengira makanan yang disajikan berlabel halal, padahal sebenarnya tidak.

Baca juga: Siapa Pemilik Warung Ayam Goreng Widuran Solo? Baru Sekarang Pasang Label Non Halal Setelah Viral

Langkah penutupan ini diambil agar pihak berwenang bisa melakukan asesmen lebih lanjut terhadap operasional restoran tersebut.

“Tadi saya diterima dengan baik oleh karyawan yang bertugas. Telpon juga dengan pemilik usaha. Saya mengimbau untuk ditutup terlebih dahulu dilakukan asesmen ulang oleh OPD terkait kehalalan dan ketidakhalalan,” jelasnya.

Respati menegaskan pentingnya memastikan kandungan dalam menu yang disajikan, terutama untuk menilai apakah layak dikonsumsi oleh umat Muslim.

“Kalau memang menyatakan halal silakan mengajukan. Kalau tidak silakan ajukan tidak halal. Nanti kita lihat asesmen dari BPOM, Kemenag, nanti verifikasinya dari OPD terkait," ujarnya.

Ayam Goreng Widuran sendiri diketahui telah berdiri sejak tahun 1973 dan selama puluhan tahun menjadi salah satu kuliner legendaris di Solo. Tak sedikit umat Muslim yang menjadi pelanggan tetap restoran ini.

“Tapi tentu ini mengecewakan banyak pihak melukai banyak pihak. Lebih baik ditutup melakukan asesmen ulang. Sudah 50 tahun saya cukup kecewa,” terangnya.

Ia pun menekankan bahwa konsumen memiliki hak untuk mengetahui kehalalan suatu produk makanan.

“Untuk menjaga kerukunan umat beragama dan perlindungan konsumen yang paling penting. Konsumen dilindungi haknya untuk mengetahui sesuai keterangan yang ada. Demi kebaikan bersama bersedia menutup,” jelasnya.