DICAP Parasit, Pemerintah Stop Bisnis Thrifting, Anggota DPR Ini Murka: Gue Dilantik Pakai Jas Bekas

"Ada banyak juga kok barang-barang lain proyeksi UMKM yang tak ada kaitannya dengan impor bekas, makanan apa segala macam banyak sekali toh tidak berkembang," kata Adian.

Selain itu, Adian Napitupulu menilai, Presiden Joko Widodo seharusnya mengevaluasi kinerja Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dan Menteri UMKM Teten Masduki.

Menurutnya, kinerja dari kedua menteri tersebut kurang maksimal.

Baca juga: Bisnis Impor Blackberry di Usia 24 Tahun, Denny Sumargo Raih Rp 35 Miliar, Ludes Sebab Kecanduan Ini

Adian mengatakan bahwa karena kinerjanya tak maksimal itu justru menjadikan bisnis thrifting sebagai kambing hitam.

Menurutnya, mereka harus bisa memaksimalkan peran menteri UMKM.

"Ya, yang kita butuhkan itu angkanya apa memaksimalkan peran misalnya memaksimalkan peran menteri perdagangan." imbuh Adian.

"Memaksimalkan peran menteri UMKM, peran mereka aja yang dievaluasi," tandasnya.

Sebelumnya Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) menyebutkan bahwa peredaran pakaian bekas impor sangat mengganggu perkembangan industri dalam negeri.

Dikutip dari Kompas.com, Presiden Jokowi memerintahkan pemberantasan peredaran pakaian impor bekas.

Baca juga: DJ Katty Butterfly, Hannah Al Rashid hingga Haruka, Inilah 5 Artis Impor yang Sukses di Indonesia

"Sudah saya perintahkan untuk mencari betul dan sehari-dua hari sudah banyak yang ketemu,"kata Jokowi.

"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri." imbuhnya Jokowi.

"Sangat mengganggu, yang namanya impor pakaian bekas mengganggu, sangat mengganggu industri dalam negeri kita," tambah dia.

Pemerintah menyebutkan pakaian bekas dilarang diimpor karena berdampak buruk bagi ekonomi domestik terutama UMKM, dan buruk juga untuk kesehatan penggunanya.

Maka dari itu, pemerintah saat ini gencar untuk membasmi perdagangan pakaian bekas impor.

Untuk mencegah impor barang, termasuk pakaian bekas, Presiden Jokowi pun meminta ada penyesuaian indikator tunjangan kinerja bagi kementerian/lembaga maupun BUMN/BUMD.