Breaking News:

Trending Hari Ini

JANGAN Kaget, Polisi Akan Tempel Stiker di Rumah Warga yang Belum Vaksin, Ombudsman Peringatkan Ini

Ombudsman Jakarta Raya mengingatkan agar Polda Metro Jaya untuk tak memasang stiker bagi warga yang belum divaksin.

Editor: Dhimas Yanuar
WANG ZHAO / AFP
Vaksin Sinovac. (Ombudsman Jakarta Raya mengingatkan agar Polda Metro Jaya untuk tak memasang stiker bagi warga yang belum divaksin.) 

TRIBUNSTYLE.COM - Ombudsman Jakarta Raya mengingatkan agar Polda Metro Jaya untuk tak memasang stiker bagi warga yang belum divaksin.

Ombudsman menilai pemasangan stiker bagi warga bisa berpotensi terjadinya maladministrasi penyalahgunaan wewenang.

“Ada potensi maladministrasi berupa penyalahgunaan wewenang karena tidak ada acuan regulasi yang memperkenankan hal itu dan sama sekali tidak berkaitan dengan tujuan untuk meningkatkan angka vaksinasi bagi warga Jakarta,” kata Kepala Ombudsman Jakarta Raya Teguh P. Nugroho dikutip dari Antara.

Baca juga: Meski Sudah Divaksin, Ada 2 Kelompok yang Masih Bisa Terinfeksi Covid-19, Rentan & Berisiko Tinggi

Baca juga: POPULER Jerinx SID Akhirnya Mau Disuntik Vaksin Sinovac, Joshua Suherman: Didukung Jangan Dihujat

Petugas mulai menempelkan stiker ke rumah-rumah warga yang belum divaksinasi Covid-19 di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/8/2021).
Petugas mulai menempelkan stiker ke rumah-rumah warga yang belum divaksinasi Covid-19 di Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu (15/8/2021). (Kapolsek Jatinegara)

Meski demikian, Obbudsman Jakarta Raya mendukung langkah Polda Metro Jaya untuk mendata warga yang akan melaksanakan vaksin di Jakarta.

Pendataan warga oleh Polda Metro Jaya mengutamakan pendataan yang dilakukan oleh RT/RW.

“Sudah saatnya indikator keberhasilan kinerja RT/RW sampai kelurahan diubah dari menghindari wilayahnya masuk ke dalam zona merah menjadi percepatan validasi penerima vaksin Jakarta,” kata Teguh.

Teguh meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pihak terkait lainnya untuk membantu Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) untuk melakukan proses pendataan secara langsung.

Hal ini, lanjut Teguh, untuk mengetahui warga yang bersedia divaksin tetapi belum mendapat kesempatan serta warga yang tidak dapat divaksin karena memiliki komorbid.

Selain itu, terkait hal yang tak terkontrol atau penyebab lain sehingga yang warga tersebut tak mungkin divaksin.

“Perlu ada template form pendataan yang mencakup hal-hal tersebut agar Pemprov DKI bisa mengambil kebijakan yang tepat termasuk kemungkinan memberlakukan diskriminasi positif kepada warga yang menolak vaksinasi tanpa alasan yang tepat seperti memiliki komorbid," ujarnya.

Halaman
1234
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved