Tak Ikuti Pemerintah Pusat, Ganjar Pranowo Tolak Sertifikat Vaksin Covid-19 Syarat Mobilitas Warga

Anda punya solusinya? Sementara dia enggak punya duit buat swab?

Akhirnya saya yang urus agar dia bisa di vaksin,” ungkap dr. Tirta.

Tak cuma masalah birokrasi, alasan lainnya adalah dr. Tirta juga memprotes aturan wajib bawa kartu vaksinasi saat masuk mall adalah terkait hak pasien yang belum bisa di vaksin karena sakit.

“Tolong perjuangkan juga hak pasien-pasien yang belum bisa di vaksin.

Mereka (masyarakat) juga enggak mau diribetkan begini,” pintanya.

Tak hanya sampai di situ, dr. Tirta pun mengingatkan pemerintah, vaksinasi memang penting tapi tidak boleh sampai disalahartikan untuk menjadi syarat warga bisa pergi kemana-mana.

"Vaksin Covid-19 memang melindungi dari risiko kematian, tetapi tidak mencegah penularan.

Jangan jadikan sertifikat vaksin sebagai syarat administrasi,” tegas dr. Tirta.

Mengakhiri penjelasannya, dr. Tirta pun meminta pemerintah melalui Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan agar memikirkan juga warga yang tak bisa vaksinasi Covid-19 karena alasan kesehatan.

Ditambah dengan kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

“Jangan orang sehat terus dipikirkan.

Pikirkan orang-orang yang enggak bisa di vaksin.

Masa di suruh minta surat dari spesialis dari instansi kesehatan hanya buat cuma buat masuk mall,” keluh dr. Tirta.

Tanggapan dr Tirta Soal PPKM yang Diperpanjang

Belum lama ini pemerintah telah resmi memperpanjang masa Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) hingga 16 Agustus mendatang.