Tak Ikuti Pemerintah Pusat, Ganjar Pranowo Tolak Sertifikat Vaksin Covid-19 Syarat Mobilitas Warga

"Untuk saat ini belum (adil), cakupan nasional saja masih belum menembus 10 persen," kata Dicky, Senin (9/8/2021).

Tak hanya itu, beberapa orang juga menyayangkan kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 sebagai syarat mobilitas warga.

Pasalnya, masih banyak orang yang tidak diperbolehkan mendapat suntikan vaksin Covid-19 lantaran kendala riwayat kesehatan.

(*)

--

Menolak diam, dr Tirta ikut memberikan kritik untuk pemerintah soal sertifikat vaksinasi yang dijadikan syarat untuk masuk mal dan restoran.

Dokter Tirta menanggapi kebijakan sertifikat vaksin Covid-19 yang dijadikan salah satu syarat untuk memasuki fasilitas publik.

Sebelumnya, sejumlah daerah sudah menerapkan aturan sertifikat vaksin menjadi syarat beraktivitas di tempat umum seperti mal, restoran, tempat wisata, dan tempat publik lainnya.

Mengetahui hal itu, dr Tirta pun melayangkan kritikannya pada pemerintah soal kebijakan tersebut.

Bukan tanpa alasan, menurut dr. Tirta, aturan yang mewajibkan warga membawa atau menunjukkan kartu vaksinasi saat masuk mall justru menambah masalah baru. 

Baca juga: PPKM Darurat Akan Diperpanjang, dr Tirta: Silahkan Lanjut, Tapi Kebutuhan Rakyat Harus Ditanggung

Baca juga: Akun Instagram Jerinx Hilang, dr Tirta Singgung Tuduhan Endorse Covid-19: Akibat False Information

Masalah baru yang dimaksud adalah birokrasi dalam mengakses sertifikat atau kartu vaksinasi.

Mengingat sulitnya birokrasi di Indonesia, terlebih untuk mendapatkan sertifikat vaksinasi.

Tapi, dengan mewajibkan ke mall, restoran harus bawa sertifikat vaksin.

“Saya cerita sedikit fakta di lapangan, betapa susahnya birokrasi sertifikat ini.

Apa enggak kasian sama pasien saya? Kuli bangunan lagi perawatan TB tulang?