Malam Hari Susur Hutan dan Terjang Banjir, Relawan Berjuang Salurkan Donasi ke Korban Banjir Kalsel

Para relawan harus melewatihutan dan sungai dengan jarak tempuh sekira 3 kilometer.

"Ini merupakan akses tercepat dan paling memungkinkan dijangkau untuk bisa sampai ke desa," ujar Fajery Majedi, NGO Coordinator Kitabisa di Kalimantan Selatan kepada Tribunnews.com.

"Salut, perjuangan mereka para relawan agar donasi bisa sampai kepada korban banjir di Kalsel. Menembus hutan dan menyusuri sungai dan banjir yang dalam.," kata Dara Puspita - Public Relations Kitabisa kepada Tribunnews.com.

Setelah sepekan lamanya, banjir masih saja menggenangi seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Selatan.

"Masih banyak yang memerlukan bantuan . Sambil berdoa selalu agar penyaluran bantuannya terus lancar, para relawan di Kalsel juga selalu sehat, dan banjirnya cepat surut.

Kamu juga bisa mengirimkan donasi untuk saudara-saudara kita di Kalsel melalui kitabisa.com/untukterdampakbencana (link di bio). Uluran tangan dari kita dapat memberikan harapan dan semangat baru untuk Kalsel.

Terima kasih #OrangBaik " demikian dikutip dari instagram Kitabisa.com.

Sebelumnya diberitakan, Dedi Mulyadi ingin pemerintah mengkaji soal penyebab banjir di Kalimantan.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi mendesak kepada pemerintah untuk segera melakukan evaluasi secara menyeluruh penambangan hutan yang memiliki potensi terhadap munculnya bencana alam seperti banjir.

Hal itu untuk mencegah peristiwa serupa terulang pada waktu mendatang.

Desakan itu terkait dengan bencana banjir besar yang melanda Kalimantan dan menyebabkan ribuan rumah terdampak.

Dedi mengatakan, evaluasi itu meliputi penambangan ilegal dan pemanfaatan hutan ilegal karena jumlahnya saat ini sangat banyak di seluruh Indonesia, dan itu berlangsung selama berpuluh-puluh tahun tanpa ada langkah memadai untuk menanganinya.

"Pemerintah mengalami dua kerugian. Pertama alam rusak dan kedua pendapatan tidak ada. Alam yang rusak mencapai ratusan ribu hektare. Saya sudah berulangkali meminta pemerintah untuk mengevaluasi penambangan hutan yang menyebabkan banjir," kata Dedi kepada Kompas.com, Senin (18/1/2021).

Selanjutnya, Dedi juga meminta pemerintah melakukan evaluasi faktor bencana.

Penyebab bencana harus ditelusuri dan dibuat kajian komprehensif serta diumumkan secara terbuka kepada publik sehingga bisa sama-sama melakukan perbaikan.