Laporan Relawan Jokowi Bersatu Ditolak Polisi, Najwa Shihab Beberkan Alasan Wawancara Kursi Kosong
Laporan Relawan Jokowi Bersatu ditolak polisi, Najwa Shihab beberkan alasan mewawancarai kursi kosong di Mata Najwa.
Editor: vega dhini lestari
lihat foto
TRIBUNSTYLE.COM - Laporan Relawan Jokowi Bersatu ditolak polisi, Najwa Shihab beberkan alasan mewawancarai kursi kosong di Mata Najwa.
Terkait upaya pelaporan Relawan Jokowi Bersatu, Najwa Shihab akhirnya angkat bicara.
Laporan Relawan Jokowi Bersatu itu terkait aksi Najwa Shihab mewawancari kursi kosong yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
Melalui akun Instagram resminya, Najwa Shihab mengaku siap untuk diperiksa oleh polisi.
"Jika memang ada keperluan pemeriksaan, tentu saya siap memberikan keterangan di institusi resmi yang mempunyai kewenangan untuk itu," terang Najwa Shihab dilansir TribunJakarta pada Selasa (6/10).
Baca juga: Soroti Pelaporan RJB Terkait Najwa Shihab Wawancara Kursi Kosong, dr Tirta Siap Pasang Badan
Baca juga: Dokter Tirta Siap Jadi Tameng Najwa Shihab yang Dipolisikan: Nanti Siapa yang Berani Lagi Bersuara?
Najwa mengaku baru mengetahui dirinya dilaporkan ke polisi setelah ada pemberitaan dari awak media.
Lebih lanjut, Najwa Shihab menyatakan belum persis mengetahui dasar pelaporan hingga pasal yang dituduhkan terhadapnya.
Meski demikian, putra Quraish Shihab ini menjelaskan alasannya menayangkan sesi wawancara kursi kosong yang seharusnya diisi oleh Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto.
"Tayangan kursi kosong diniatkan mengundang pejabat publik menjelaskan kebijakan-kebijakannya terkait penanganan pandemi," aku Najwa Shihab.
Menurut Najwa, penjelasan itu tak harus disampaikan di Mata Najwa, melainkan bisa dimanapun. Meski demikian, saat kasus Covid-19 kian meningkat, Terawan justru menghilang dari peredaran.
Terlebih, dari waktu ke waktu, makin banyak pihak yang bertanya ihwal kehadiran dan proporsi Menteri Kesehatan dalam penanganan pandemi.
"Faktor-faktor itulah yang mendorong saya membuat tayangan yang muncul di kanal Youtube dan media sosial Narasi.
Media massa perlu menyediakan ruang untuk mendiskusikan dan mengawasi kebijakan-kebijakan publik. Pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan juga berasal dari publik, baik para ahli/lembaga yang sejak awal concern dengan penanganan pandemi maupun warga biasa.
Itu semua adalah usaha memerankan fungsi media sesuai UU Pers yaitu "mengembangkan pendapat umum" dan "melakukan pengawasan, kritik, koreksi, dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum"," jelas Najwa Shihab.
Najwa Shihab menilai, tayangan kursi kosong ini sebenarnya sudah banyak dilakukan di negara-negara lain. Namun, kata dia, hal itu belum pernah dilakukan di Indonesia.
