Pendapat Calon Menteri Pertahanan Korea Selatan soal Kemungkinan Ditundanya Wamil Jin BTS
Perihal wajib militer member BTS, Jin, Calon Menteri Pertahanan Korea Selatan, Seo Wook, mengungkapkan pendapatnya
Penulis: Nafis Abdulhakim
Editor: vega dhini lestari
TRIBUNSYLE.COM - Perihal wajib militer member BTS, Jin, Calon Menteri Pertahanan Korea Selatan, Seo Wook, mengungkapkan pendapatnya.
Melansir Allkpop, Rabu (16/9/2020), Seo Wook mengirim surat kepada National Assembly's National Defense Committee.
Surat tersebut berisi pertanyaan dan jawaban dari dirinya.
• Dynamite Puncaki Billboard Hot 100, BTS Dapat Ucapan Selamat dari Presiden Korea Selatan Moon Jae In
• Hadiah Ulang Tahun untuk Jungkook, Harapan di BTS Terwujud di Usianya Ke-24 Tahun
Dalam tanya jawab tersebut, Seo Wook mendapat pertanyaan mengenai pendapat terhadap pembebasan wajib militer.
"Apa posisi Anda di sistem pembebasan dinas militer dan pembebasan militer khusus untuk BTS?" bunyi pertanyaan tersebut.
Seo Wook pun memberikan jawaban agar semua orang diperlakukan adil dan adapun pengecualian tertentu.
"Setiap orang harus diperlakukan secara adil dan merata. Pengecualian wajib militer khusus untuk artis Kpop berbakat adalah masalah di mana konsensus nasional harus didahului dan diperlukan diskusi sebelumnya," demikian jawaban Seo Wook.
Pada 3 September 2020 lalu, perwakilan Jeon Yong Ki dari Partai Demokrat Korea mengusulkan revisi sebagian Undang-undang Wajib Militer.
Usulan tersebut memungkinkan artis Kpop yang direkomendasikan Menteri Kebudayaan, Olahraga, dan Pariwisata untuk menunda wajib militer.
Hal tersebut dinilai bisa memberikan pengaruh bagi peningkatan martabat bangsa.
Kemungkinan tunda wamil
Personil BTS, Jin, kemungkinan bisa tunda ikut wajib militer.
Hal tersebut diungkapkan oleh Big Hit Entertainment yang memberikan pernyataan tentang rencana wajib militer Kim Seokjin.
Melansir Soompi pada Kamis (3/9/2020), Big Hit mengungkapkan, Jin bisa menunda wajib militer hingga tahun depan.
Pernyataan itu diketahui dari laporan Big Hit untuk penawaran umum perdata (IPO).