Filipina Lockdown, Presiden Duterte Ancam Tembak Mati untuk Warganya yang Tak Mau Diatur

TRIBUNSTYLE.COM - Keputusan mengejutkan dikeluarkan oleh Presiden Filipina, Rodrigo Duterte.

Duterte memperbolehkan penegak hukum menembak mati warganya yang ngeyel.

Dalam hal ini terkait dengan kebijakan lockdown yang dilakukan oleh Filipina.

Lockdown ini tentu dilakukan untuk pencegahan terhadap virus corona atau Covid-19.

"Perintah saya kepada polisi dan militer jika ada masalah dan ada warga melawan serta membahayakan nyawa saat di karantina, tembak mati mereka. Apakah itu bisa dipahami? Daripada menimbulkan masalah, saya akan menguburmu," kata Duterte dalam pidatonya seperti dikutip dari Reuters, Kamis (2/4/2020).

Menurut Duterte, pelanggaran saat lockdown menyebabkan masalah serius bagi pekerja medis dan warga lainnya saat pandemi Covid-19 melanda negerinya.

• Mengapa Presiden Jokowi Tolak Mentah-mentah Desakan Lockdown? Akhirnya Terjawab Risiko Beratnya Ini

• Shaheer Sheikh Mantan Ayu Ting Ting Tak Ada Job Selama Lockdown India, Nasibnya Jadi Sorotan

"Sangat penting bagi setiap orang untuk bekerja sama dan mengikuti langkah-langkah karantina di rumah," ujar Duterte.

Filipina sampai hari ini mencatat 96 kematian akibat virus korona dan 2.311 kasus positif yang dikonfirmasi, serta ratusan orang terjangkit virus corona setiap harinya.

"Semakin buruk. Jadi sekali lagi saya memberi tahu Anda betapa seriusnya masalah ini dan Anda harus mendengarkan, "katanya lagi, Rabu malam.

Sebelumnya, pemerintahan Duterte diprotes warga miskin Filipina terkait bantuan makanan pemerintah yang tidak cukup.

Tak hanya itu, para aktivis mencemooh Duterte karena menuduhnya bertindak melakukan kekerasan dan main hakim sendiri.

Filipina sejak 12 Maret lalu menutup total atau lockdown Pulau Luzon, pulau terbesar di Filipina di mana kota Manila berada.

Lockdown dilakukan guna menekan penyebaran virus corona atau Covid-19.

Semua perjalanan domestik, via darat, udara, dan air dibatalkan.

Ada pelarangan massa berkumpul, menutup sekolah dan universitas selama sebulan, serta perjalanan dari dan ke Manila juga dibatalkan.