Penolakan Ormas Atas DWP yang Diselenggarakan Kembali di Jakarta Setelah Sebelumnya di Bali

TRIBUNSTYLE.COM - Djakarta Warehouse Project (DWP) rencananya akan hadir lagi di Jakarta setelah mengungsi ke Pulau Dewata Bali sebelumnya. Namun, kembalinya DWP ke Jakarta membuat sejumlah massa tidak setuju dengan itu.

Dilansir dari Kompas.com, sejumlah orang yang mengatasnamakan Gerakan Pemuda Islam (GPI) berunjuk rasa di depan Gedung Balai Kota, Jakarta pusat.

Tak hanya itu, mereka memblokade jalan dan membakar ban bekas.

Massa ini menolak penyelenggaraan DWP 2019 dengan menutup jalan menggunakan spantung yang dibentangkan di tengah jalan.

Alhasil, pengendara yang melewati depan balai kota harus menghentikan kendaraannya akibat massa yang berdemonstrasi tersebut.

Petugas keamanan balai kota beserta polisi pun menyuruh massa untuk membubarkan diri.

Komandan Gerakan GPI Irwan AHN mengatakan, ormasnya akan tetap melakukan aksi hingga Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin penyelenggaraan DWP.

Ia menganggap acara tersebut merupakan acara maksiat.

"Itu acara maksiat, kalau sampai gubernur mengizinkan berarti gubernur suka maksiat," kata Irwan dari atas mobil komando, Kamis (12/12/2019).

Irwan menyebutkan, Jika Anis tetap mengijinkan acara tahunan tersebut tetap terlaksana, pihak GPI akan berunjuk rasa selama acara tersebut berlangsung.

"Saya pastikan akan bawa saudara-saudara lainnya untuk datang berunjuk rasa di sini menolak maksiat," tuturnya.

Diketahui, massa GPI meminta Anies membatalkan atau mencabut izin pelaksanaan DWP.

Massa membawa spanduk bertuliskan "Gubernur pilihan umat pro maksiat, tolak konser maksiat DWP 2019".

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI mengomentari unjuk rasa yang menolah DWP diselenggarakan di Jakarta.

Menurut dia, konser tahunan DWP seharusnya tidak ditolak karena merupakan pemasukan pajak hiburan bagi DKI Jakarta.