Nadiem Makarim: 'Ujian Nasional Dihapus, UN 2020 Terakhir', Penyederhanaan RPP Guru & Sistem Zonasi

TRIBUNSTYLE.COM - Nadiem Makarim resmi hapus Ujian Nasional, UN tahun 2020 adalah yang terakhir. Kebijakan penyederhanaan RPP untuk guru dan sistem zonasi fleksibel.

Nadiem memastikan bahwa program UN akan tetap dilaksanakan pada 2020.

Rencananya, pada tahun 2021 program Ujian Nasional (UN) akan digantikan dengan pertimbangan telah dilakukan persiapan oleh pihak sekolah dan siswa untuk menghadapinya.

Menteri Pendidikan dan kebudayaan Nadiem Makarim telah menetapkan 4 pokok kebijakan bidang pendidikan nasional melalui program "Merdeka Belajar" yang ia luncurkan pada (11/12/2019) lansir dari Kompas.com.

• 5 Fakta Asesmen Kompetensi Minimum Pengganti Ujian Nasional / UN, Nadiem Makarim Ungkap Kelebihannya

• Potret 3 Menteri Jokowi, Nadiem Makarim & Wishnutama Berseragam SMA, Erick Thohir Jadi Tukang Bakso

Program "Merdeka Belajar" ini meliputi Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN), Ujian Nasional (UN), Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), dan Peraturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Zonasi.

"Empat program pokok kebijakan pendidikan tersebut akan menjadi arah pembelajaran ke depan yang fokus pada arahan Bapak Presiden dan Wakil Presiden dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia," tegas Nadiem.

• Penilaian USBN komprehensif

Mendikbud Nadiem Makarim menyampaikan penyelenggaraan USBN (Ujian Sekolah Berbasis Nasional) tahun 2020 akan dilakukan dengan ujian yang diselenggarakan oleh sekolah.

Ujian tersebut dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dan dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis atau bentuk penilaian komprehensif seperti portofolio dan penugasan.

Portofolio yang akan menggantikan UN ini nantinya dapat dilakukan melalui tugas kelompok, karya tulis, maupun sebagainya.

"Dengan itu, guru dan sekolah lebih merdeka dalam penilaian hasil belajar siswa," ucap Nadiem.

Nadiem menyampaikan anggaran USBN nantinya akan dialihkan untuk mengembangkan kapasitas guru dan sekolah, guna meningkatkan kualitas pembelajaran.

• Simpang Siur Penghapusan Ujian Nasional di Tahun 2020, Nadiem Makarim Akhirnya Beri Penjelasan

• Kak Seto Usul Sekolah 3 Hari Pada Nadiem Makarim, 10 Alasan Kenapa Sistem Edukasi Finlandia Terbaik

• UN 2020 jadi UN terakhir

"Penyelenggaraan UN tahun 2021, akan diubah menjadi Asesmen Kompetensi Minimum dan Survei Karakter yang terdiri dari kemampuan bernalar menggunakan bahasa (literasi), kemampuan bernalar menggunakan matematika (numerasi), dan penguatan pendidikan karakter," ujar Mendikbud.

Pelaksanaan ujian tersebut akan dilakukan siswa yang berada di tengah jenjang sekolah (misalnya kelas 4, 8, 11), sehingga dapat mendorong guru dan sekolah untuk memperbaiki mutu pembelajaran.

Kemudian, hasil ujian ini tidak digunakan untuk basis seleksi siswa ke jenjang selanjutnya.

"Arah kebijakan ini juga mengacu pada praktik baik pada level internasional seperti PISA dan TIMSS," kata Nadiem.

• Kalimat Jengkel Hotman Paris, Atlet SEA Games Dipulangkan Dituduh Tak Perawan, Sentil Nadiem Makarim

• Terlihat Sederhana, Gambar Ini Kode Bahaya dari Anak 11 Tahun, Gurunya Langsung Lapor Polisi

• Penyederhanaan RPP

Tekait penyususnan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), Kemendikbud akan menyederhanakannya dengan memangkas beberapa komponen.

Dalam kebijakan baru tersebut, guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RPP.

Tiga komponen inti RPP terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen.

"Penulisan RPP dilakukan dengan efisien dan efektif sehingga guru memiliki lebih banyak waktu untuk mempersiapkan dan mengevaluasi proses pembelajaran itu sendiri. Satu halaman saja cukup," kata Nadiem.

• Hari Guru Nasional, Sosok Ani Idrus Hiasi Google Doodle Hari Ini, Tokoh di Bidang Pers dari Sumatera

• POPULER Deretan Guru Cantik Sedunia yang Pernah Viral di Media Sosial, Ada yang Panen Surat Cinta

• Zonasi sekolah lebih fleksibel

Dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB), Kemendikbud tetap menggunakan sistem zonasi dengan kebijakan yang lebih fleksibel untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah.

Menurut Nadiem, Komposisi PPDB jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50 persen, jalur afirmasi minimal 15 persen, dan jalur perpindahan maksimal 5 persen.

Untuk jalur prestasi atau sisa 0-30 persen lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah.

"Daerah berwenang menentukan proporsi final dan menetapkan wilayah zonasi," ujar Mendikbud.

Dengan adanya empat arah kebijakan ini, Nadiem berharap pemerintah daerah dan pusat dapat bergerak bersama dalam memeratakan akses dan kualitas pendidikan.

"Pemerataan akses dan kualitas pendidikan perlu diiringi dengan inisiatif lainnya oleh pemerintah daerah, seperti redistribusi guru ke sekolah yang kekurangan guru," tuturnya. (Tribunstyle/Dhimas Yanuar).

• 5 Fakta Asesmen Kompetensi Minimum Pengganti Ujian Nasional / UN, Nadiem Makarim Ungkap Kelebihannya

• Pidato Nadiem Makarim Untuk Hari Guru Nasional Viral, Sentuh Hati & Sedikit Kritik Untuk Pemerintah