Tes CPNS 2019 Dibuka Bulan Oktober 2019, Simak 10 Tahapan Pendaftaran yang Perlu Dilewati
Jadwal Pendaftaran Seleksi CPNS dan PPPK (P3K) Tahun 2019 diagendakan akan dilaksanakan di bulan Oktober 2019.
Editor: Triroessita Intan Pertiwi
lihat foto
“Sehingga dibutuhkan koordinasi Instansi Pusat dan Daerah untuk mengatasi hal tersebut, terutama koordinasi mengenai data kependudukan,” ujarnya.
Kepala BKN menambahkan bahwa saat ini telah tersedia 108 titik lokasi Station Computer Assisted Test (CAT) BKN dan CAT Instansi Daerah sebagai infrastruktur rekrutmen ASN tahun 2019 dengan jumlah 7.532 PC.
“Tentu masih dibutuhkan tambahan titik lokasi lagi guna memberikan kemudahan bagi peserta rekrutmen ASN tahun 2019,” tambahnya.
Bima juga memprediksi rekrutmen CPNS 2019 maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) di instansi pusat dan daerah bisa mencapai 5,5 juta pendaftar.
Jumlah tersebut lebih banyak dibanding jumlah peserta seleksi CPNS 2018 yang mencapai 3.636.251 juta.
CPNS 2018 memiliki rincian jumlah pelamar dari 76 instansi pusat yang mencapai 1.446.460 dan pelamar di 481 instansi dan daerah sebanyak 2.189.791.
Untuk rencana pelaksanaan seleksi ASN pada Oktober 2019 akan dibuka dengan dua jenis pilihan, yakni seleksi CPNS dan P3K Tahap Kedua.
Total kebutuhan ASN nasional pada CPNS 2019 akan berjumlah 254.173 tenaga.
ASN yang dibutuhkan ini mencakup 100.000 formasi CPNS dan 100.000 formasi P3K Tahap Kedu, dan sisanya sudah dilaksanakan pada seleksi P3K Tahap Pertama.
Syarat Dasar PPPK
Dalam pasal 16 Peraturan Pemerintahn Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK, ada sejumlah persyaratan yang wajib bagi calon PPPK.
Namun pada dasarnya, setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
1. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih
3. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta
