Polemik PPDB, Lebih Banyak yang Diuntungkan atau Dirugikan? Ini Kata Para Praktisi Pendidikan Solo

TRIBUNSTYLE.COM - Tribunnews kembali menggelar diskusi bulanan atau Ngobrol Mewah (Mepet Sawah) bertema Menguak Penyimpangan Sistem Zonasi PPDB Online 2019.

Diskusi Ngobrol Mewah yang diselenggarakan di Gedung Tribunnews, Kamis (18/7/2019) pukul 15.00 ini turut mengundang beberapa praktisi pendidikan Kota Surakarta dan salah satu perwakilan orangtua murid.

Unggul Sudarmo, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga menyatakan bahwa ada empat pihak yang turut serta dalam melaksanakan sistem zonasi di Kota Surakarta.

" Yang bekerja itu ada empat dinas, dinas pendidikan, dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinas sosial dan Bapeda, ujar Unggul Sudarmo seperti dikutip TribunStyle.com.

Meski sudah didukung hingga empat dinas, namun nyatanya sistem zonasi PPDB Kota Surakata masih menyisahkan polemik.

Berniat untuk menyamaratakan kualitas pendidikan, sistem zonasi PPDB rupanya dirasa masih belum bisa memberi rasa puas bagi masyarakat.

Sosialisasi terkait sistem zonasi ini dinilai belum dilakukan secara merata untuk masyarakat luas.

• Orangtua Siswa Tantang Sekolah Ukur Jarak Secara Manual Karena Kecewa Sistem Zonasi PPDB

Sehingga banyak masyarakat Kota Surakarta yang tak puas hingga merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

" Sosialisasi dari sistem zonasi ini dirasa sangat kurang, banyak masyarakat yang belum paham namun sistem itu malah sudah secara cepat dilakukan, ujar DR Muhammad Rohmadi M Hum selaku pakar pendidikan UNS.

Pihaknya juga mengkritisi pemerintah, bagaimana bisa masyarakat masih ada yang belum paham akan sistem zonasi tersebut.

" Masyarakat memang kurang dapat sosialisasi, justru layanan publik yang bertanggung jawab atas regulasi tersebut agar
sampai pada masyarakat," tambahnya.

• Mengapa Sistem Zonasi PPDB 2019 Berpolemik? Simak 7 Fakta Masalahnya, Termasuk Pemerataan Tak Adil

Selain itu Muhammad Rohmadi juga menyayangkan akibat sistem zonasi yang belum tertata rapi ini justru membuat anak Solo malah bersekolah di luar Kota Solo.

Kangsure Surotov, direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) juga menyebutkan bahwa sistem zonasi telah membuat kisruh di masyarakat.

" Bukan hanya rumit, kalau rumit itu soal teknisnya, ini malah bikin kisruh di masyarakat, hingga semua terkena imbasnya," ujar Kangsure Sorotov.

Tak hanya itu dirinya juga kembali menyayangkan sistem PPDB yang sudah dilakukan secara online namun masih dinilai
gagal.

• Sabar Antre dari Pukul 05.00 Subuh, Orang Tua Siswa Tersentak Kaget Soal Zonasi PPDB, Duh Ternyata!

" Sistem PPDB secara online, menurut saya ini masih setengah hati.

"Harusnya kalau memang PPDB online nggak terjadi tu penumpukkan orang antri sampai
nginep-nginep," tambahnya.

Sistem zonasi PPDB ini dirancang dengan harapan memberikan keadilan di bidang pendidikan bagi semua anak bangsa.

Namun para pemimpin rupanya lupa jika ada anak bangsa juga yang turut menjadi korban dengan sistem tersebut

Bambang Saptono yang juga hadir, tak lupa menyerukan kekesalannya sebagai salah satu orangtua murid.

Dirinya mengatakan bahwa sistem zonasi PPDB ini seharusnya juga mempertimbangkan kondisi psikis pada anak.

• Ribuan Peserta Ikuti Tes Potensi Akademik PPDB SMP Jalur Zonasi Kawasan Surabaya Hari Ini

Pria paruh baya ini mengatakan dirinya yang bertempat tinggal di wilayah Sondakan harus menerima kenyataan jika anaknya tidak diterima di SMA N 4 Surakarta, yang berada dekat dengan rumahnya.

Dan ternyata anaknya justru diterima di sekolah di luar Kota Surakarta.

" Zonasinya kalau kaya begini tu gimana? faktor psikis anak tolong diekspos ini beban yang paling berat.

"Itu punya dampak yang besar sekali, kecewa dipaksakan untuk sekolah di tempat yang dia tidak suka.

• VIRAL VIDEO Siswa Beprestasi Bakar Piagam, Gagal Masuk Sekolah Favorit karena Sistem Zonasi

"Kalau untuk orangtua saya masih bisa mengendalikan." jelas Bambang Saptono.

Meski sistem zonasi PPDB memiliki tujuan dan harapan yang bauik untuk kemajuan pendidikan Indonesia, namun rasanya pemerintah musti banyak berbenah.

Masih banyak tahap yang musti pemerintah lakukan untuk dapat benar-benar melaksanakan sistem zonasi PPDB ini
tersebut.

(TribunStyle/Octavia Monalisa)

Follow Facebook TribunStyle :

Subscribe Channel YouTube TribunStyle :