Mengapa Sistem Zonasi PPDB 2019 Berpolemik? Simak 7 Fakta Masalahnya, Termasuk Pemerataan Tak Adil

Mengapa sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik? Simak 7 fakta masalahnya, termasuk pemerataan yang dinilai tidak adil gara-gara Google Map .

Mengapa Sistem Zonasi PPDB 2019 Berpolemik? Simak 7 Fakta Masalahnya, Termasuk Pemerataan Tak Adil
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019.(ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA) 

Mengapa sistem zonasi PPDB 2019 memicu polemik? Simak 7 fakta masalahnya, termasuk pemerataan yang dinilai tidak adil gara-gara Google Map .

TRIBUNSTYLE.COM - Sempat mencuat aksi protes terkait penyelenggaraan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sistem zonasi, muncul di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (19/6/2019) dan akhirnya viral!

Ratusan wali murid yang tergabung dalam Komunitas Orang Tua Peduli Pendidikan Anak (KOMPAK) meminta pemerintah menghentikan proses PPDB dan mendesak Mendikbud Muhadjir Effendy segera dicopot.

Sementara itu, beberapa kepala SMPN di Kendal Jawa Tengah mengaku masih kekurangan murid setelah kebijakan sistem zonasi diberlakukan.

Berikut ini fakta lengkap terkait PPDB di sejumlah daerah:

1. Massa minta Presiden Jokowi copot Mendikbud

Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).
Mendikbud Muhadjir Effendy saat mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Museum Islam Indonesia Hasyim Asyari di Pondok Pesantren Tebuireng, Kabupaten Jombang, Jawa Timur, (18/12/2018).(Dok. Kemendikbud)

Ratusan massa di depan Gedung Negara Grahadi menggelar poster yang menyatakan protes terkait sistem zonasi untuk PPDB.

Massa juga meminta Jokowi untuk segera mencopot Mendikbud Muhadjir Effendy karena telah dianggap gagal menyukseskan PPDB 2019.

"Bukan hanya di Surabaya, tapi PPDB sistem zonasi juga menumbulkan kegaduhan di semua daerah di Indonesia.

Karena itu Presiden Jokowi harus mengganti Mendikbud," kata Sawitri Ilaswari, juru bicara KOMPAK.

Poster bertuliskan "Ganti Mendikbud Secepatnya" pun dipampangkan massa saat aksi berlangsung.

Halaman
1234
Ikuti kami di
Editor: Agung Budi Santoso
Sumber: Kompas.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved