Pemilu 2019

Jangan Lakukan Hal Berikut Saat Masa Tenang Pemilu 2019, Jika Tak Ingin Berurusan dengan Hukum!

Apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masa tenang Pemilu 2019? berikut penjelasan lengkapnya.

Jangan Lakukan Hal Berikut Saat Masa Tenang Pemilu 2019, Jika Tak Ingin Berurusan dengan Hukum!
KOMPAS.COM/ANTARA FOTO/RAFIUDDIN ABDUL RAHMAN
Waspada Hoax Hasil Pemilu Luar Negeri, Hasil Perhitungan Suara Baru Dapat Diketahui 17 April 2019 

Jangan lakukan hal seperti berikut saat masa tenang Pemilu 2019, jika tak ingin berurusan dengan hukum!

TRIBUNSTYLE.COM - Apa yang dilarang dan dibolehkan dalam masa tenang Pemilu 2019?

Mulai hari ini kita berada pada masa tenang Pemilu sampai dengan 16 April 2019 mendatang.

Masa dimana pemilih mestinya bisa berkontemplasi optimal dalam memantapkan pilihan atas lima posisi yang akan dicoblosnya melalui lima surat suara berbeda, saat berada di bilik suara TPS nanti.

KPU menetapkan 14-16 April sebagai masa tenang Pemilu 2019.

Melansir dari berbagai sumber, pada Senin (15/4/2019) para peserta pemilu dilarang berkampanye dalam bentuk apa pun di masa tenang.

Para peserta pemilu dapat dijatuhkan sanksi jika melanggar aturan masa tenang yang telah ditetapkan lewat UU dan peraturan KPU (PKPU).

Lalu apa saja peraturan di masa tenang bagi peserta pemilu?

Waspada Hoax Hasil Pemilu Luar Negeri, Hasil Perhitungan Suara Baru Dapat Diketahui 17 April 2019

Jangan Golput Saat Pemilu 2019, Ingat Satu Suara Akan Tentukan 5 Tahun Masa Depan Indonesia

Bersiaplah, Promo Besar-besaran Go-Pay Bakal Hadir di Hari Pemilu, Rabu 17 April 2019

'Berdasarkan UU Pemilu No 7/2017, selama masa tenang, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu presiden dan wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk: tidak menggunakan hak pilihnya, memilih pasangan calon, memilih partai politik peserta pemilu tertentu, dan memilih calon anggota DPR/DPRD/DPD tertentu. Hal ini tertuang dalam Pasal 278 UU Pemilu No 7/2017.

Kemudian, merujuk pada Pasal 523 ayat (2) juncto Pasal 278 ayat (2) UU Pemilu, sanksi jika melanggar larangan di atas yaitu pidana penjara paling lama 4 tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.'

Halaman
123
Ikuti kami di
Penulis: Candra isriadhi
Editor: Archieva Nuzulia Prisyta Devi
Sumber: TribunStyle.com
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved