BGN: Setiap Yayasan Wajib Memastikan BPJS Ketenagakerjaan Bagi Pegawai dan Relawan

Ringkasan Berita:

• BGN kini mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh elemen di SPPG untuk masuk dalam proteksi BPJS Ketenagakerjaan, potensi risiko kerja
• Khairul Hidayati, menegaskan bahwa para kru lapangan ini merupakan motor penggerak utama program nasional tersebut
• Dana operasional sebesar Rp3.000 yang dialokasikan secara at cost bisa dikonversikan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka

TRIBUNSTYLE.COM - Di balik ambisi besar menyukseskan program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada ribuan pasang tangan yang bekerja tanpa lelah setiap hari. Mereka adalah para pekerja dan relawan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Menyadari besarnya risiko di lapangan, Badan Gizi Nasional (BGN) kini mengambil langkah tegas dengan mewajibkan seluruh elemen di SPPG untuk masuk dalam proteksi BPJS Ketenagakerjaan.

Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menegaskan bahwa para kru lapangan ini merupakan motor penggerak utama program nasional tersebut. Aktivitas harian mereka yang padat tentu beririsan langsung dengan potensi risiko kerja yang tidak kecil.

“Sesuai Keputusan Kepala BGN Nomor 401.1 Tahun 2025, setiap yayasan wajib memastikan BPJS Ketenagakerjaan bagi pegawai dan relawan,” kata Khairul dalam keterangan resminya di Jakarta, seperti dikutip dari Antara, Jumat (15/5/2026).

Mengenai anggarannya, Khairul menjelaskan bahwa pembiayaan ini tidak akan membebani kantong pribadi pekerja. Dana operasional sebesar Rp3.000 yang dialokasikan secara at cost bisa dikonversikan untuk membayar iuran kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan mereka.

Bagi BGN, perlindungan ini bukan sekadar formalitas, melainkan hak mendasar yang harus dipenuhi demi menjamin keselamatan dan kesehatan para pekerja saat bertugas.

Baca juga: Kepala BGN Jelaskan Dinamika Suspend SPPG Dapat atau Tidak Insentif: Bergantung pada Akar Masalah

“Dengan demikian, seluruh relawan dan pegawai di SPPG berhak mendapatkan perlindungan kecelakaan kerja dan jaminan kesehatan,” ujarnya.

Sinergi antara BGN dan BPJS Ketenagakerjaan ini nantinya akan mencakup paket proteksi yang komprehensif. Mulai dari jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, pemberian santunan, fasilitas layanan kesehatan, hingga jaminan masa depan berupa beasiswa pendidikan bagi anak-anak pekerja.

Langkah ini juga diyakini menjadi kunci utama dalam menjaga mutu dan konsistensi program MBG di seluruh penjuru negeri.

“Ketika pekerja merasa aman dan terlindungi, maka kualitas pelayanan juga akan meningkat dan pada akhirnya keberlanjutan program akan lebih terjaga,” ucap dia.

Baca juga: Sebanyak 70 Titik Dapur MBG di Balik Jeruji Melibatkan Penghuni Lapas, Akhir Mei Sudah Operasi

Ribuah Satuan Pelayanan Disuspensi demi Standar Mutu

Di sisi lain, ketegasan pemerintah dalam menjaga kualitas program ini juga terlihat dari sanksi yang dijatuhkan kepada SPPG yang nakal atau tidak kompeten. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI, Muhammad Qodari, membeberkan bahwa ribuan satuan pelayanan terpaksa dihentikan operasinya karena gagal memenuhi kualifikasi.

“Berdasarkan data per 12 Mei 2026, terdapat 1.738 SPPG yang diberhentikan sementara atau suspend karena tidak memenuhi standar,” kata Qodari dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/5/2026).

Bukan hanya pengawasan internal, masyarakat juga dilibatkan aktif melalui call center aduan yang dibuka oleh BGN. Sepanjang tahun 2026 ini saja, tercatat ada 3.615 laporan dari publik yang masuk ke meja evaluasi.

Demi mematangkan tata kelola ke depan, pemerintah kini memperketat sistem verifikasi dan validasi data para penerima manfaat. Basis data yang digunakan pun terintegrasi dengan instansi resmi; data siswa sekolah merujuk pada Dapodik milik Kemendikdasmen serta Kemenag, sedangkan data ibu hamil, ibu menyusui, dan balita disuplai langsung oleh BKKBN.

“Proses verifikasi dan validasi dilakukan oleh masing-masing SPPG melalui koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, Posyandu, kader PKK, dan bidan desa,” tutur Qodari seperti dikutip dari Kompas.tv.