Viral Isu Pangkopassus Tampar Protokoler Istana, Kopassus Tegaskan Itu Hoaks

TRIBUNSTYLE.COM -- Media sosial tengah diramaikan oleh beredarnya narasi yang menyebut Panglima Kopassus Letjen TNI Djon Afriandi melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang petugas protokoler Istana. Isu tersebut pertama kali muncul dari sebuah akun Threads dengan nama pengguna @retailman69, yang kini sudah tidak lagi ditemukan.

Meski akun tersebut telah hilang, informasi yang sempat diunggahnya terlanjur menyebar luas dan memicu berbagai reaksi dari publik. Narasi tersebut menuding adanya insiden penamparan yang melibatkan petinggi TNI dan pihak Istana.

Menanggapi kabar yang viral tersebut, Komando Pasukan Khusus (Kopassus) langsung memberikan klarifikasi resmi. Melalui Penerangan Kopassus, institusi tersebut membantah keras tudingan yang beredar di media sosial.

Bantahan itu disampaikan melalui unggahan di akun Instagram resmi @penkopassus pada Selasa (21/4/2026). Dalam pernyataannya, Penerangan Kopassus menegaskan bahwa informasi tersebut tidak benar dan termasuk dalam kategori hoaks.

"Waspada sedang beredar kabar bohong yang menyeret nama petinggi TNI dan lingkungan Istana, narasi ini mengeklaim adanya keributan Pangkopassus dan pihak protokoler," demikian keterangan akun Instagram @penkopassus.

Dalam unggahan tersebut, Penerangan Kopassus juga menyertakan tangkapan layar dari konten yang viral, lengkap dengan penandaan sebagai hoaks atau fake news. Langkah ini dilakukan untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah mempercayai informasi yang belum terverifikasi.

Baca juga: Lebih Baik Terjun 10 Kali Padahal Mantan Kopassus, Ternyata Prabowo Subianto Takut Jarum Suntik

Lebih lanjut, pihak Kopassus menilai bahwa penyebaran narasi tersebut diduga memiliki tujuan tertentu, yakni menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat serta memecah belah persatuan.

Penerangan Kopassus menegaskan bahwa tidak ada bukti valid yang dapat mendukung klaim dalam narasi tersebut. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk lebih bijak dalam menyaring informasi yang beredar, khususnya di media sosial.

"Faktanya ini hanyalah karangan yang tidak memiliki bukti valid, informasi ini sengaja disebar untuk menciptakan kegaduhan dan memecah soliditas internal institusi negara," ujar Penerangan Kopassus.

Dengan adanya klarifikasi ini, diharapkan publik tidak lagi terpengaruh oleh informasi yang belum tentu kebenarannya dan dapat lebih waspada terhadap penyebaran berita palsu di ruang digital. (Tribun Style/Tribunnews Bogor)