Indonesia Gabung BoP, Wanda Hamidah Kritik Prabowo, Sarankan Dana Rp 17 T untuk Bantu Sumatera

Ringkasan Berita:

• Wanda Hamidah mendesak pemerintah Indonesia untuk keluar dari forum Board of Peace (BOP) karena dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi dan prinsip anti-penjajahan. 
• Ia turut mengkritik kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam forum yang melibatkan pihak-pihak terkait kejahatan perang tersebut. 
• Ia juga menyayangkan kebijakan alokasi dana sebesar Rp 17 triliun di tengah kondisi krisis warga terdampak bencana di dalam negeri.

TRIBUNSTYLE.COM - Aktivis kemanusiaan sekaligus artis Wanda Hamidah mendesak pemerintah Indonesia untuk segera keluar dari keanggotaan forum Board of Peace (BOP).

Seruan tersebut disampaikan dengan tegas dalam diskusi bertajuk “Ganyang Penjajahan Gaya Baru: Tolak BOP!” yang digelar di kawasan Kwitang, Senen, Jakarta Pusat, pada Jumat (6/3/2026).

Dalam forum tersebut, Wanda Hamidah menilai bahwa partisipasi Indonesia dalam BOP sangat tidak relevan dan tidak sejalan dengan amanat konstitusi.

Ia kemudian mengingatkan kembali akan poin krusial dalam Pembukaan UUD 1945, yang secara jelas mengamanatkan bahwa Indonesia wajib mendukung kemerdekaan setiap bangsa serta menentang segala bentuk penjajahan di atas dunia.

Baginya, keterlibatan Indonesia dalam forum BOP justru menjadi langkah yang bertolak belakang dengan prinsip luhur tersebut.

Baca juga: Sesumbar Trump Habisi Khamenei, Ada Motif Pribadi di Baliknya: Aku Berhasil Mengalahkannya Duluan

Layangkan Kritik ke Presiden

Wanda juga melayangkan kritik keras terhadap Presiden Prabowo Subianto. Ia menyoroti kehadiran Presiden dalam forum tersebut yang dianggapnya duduk bersama pihak-pihak yang terlibat dalam dugaan kejahatan perang.

Lebih lanjut, Wanda menyebut tindakan tersebut sebagai langkah yang kurang pantas.

Apalagi, menurutnya, beberapa tokoh yang hadir dalam forum tersebut merupakan sosok yang kini tengah menjadi sorotan International Criminal Court (ICC) atau Mahkamah Pidana Internasional.

Di samping itu, Wanda juga mempertanyakan status serta legitimasi Board of Peace.

Ia menilai forum tersebut bukanlah lembaga resmi dalam sistem internasional, tidak seperti halnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut pandangannya, forum ini beroperasi di luar mekanisme internasional yang diakui secara luas dan tidak memiliki landasan hukum yang transparan.

Wanda juga menyoroti keterlibatan Donald Trump yang disebutnya sebagai sosok di balik pembentukan forum tersebut.

Lebih jauh, ia menilai bahwa lembaga ini membawa kepentingan khusus terkait situasi di Palestina, terutama mengenai kebijakan di wilayah Baitul Maqdis.

Soroti Biaya Keanggotaan BoP

Dalam kesempatan yang sama, Wanda turut menyoroti isu bantuan dana senilai Rp 17 triliun yang disebut-sebut sebagai biaya keanggotaan Indonesia dalam forum BOP.