TRIBUNSTYLE.COM - DJ Koo dituduh menyembunyikan asuransi jiwa mendiang istrinya, Barbie Hsu, yang bernilai 46 juta RMB atau sekitar Rp 102 miliar.

Kabar ini mencuat setelah Barbie Hsu meninggal di Jepang pada 2 Februari 2025 akibat komplikasi influenza dan pneumonia.

Situasi semakin memanas karena mantan suaminya, Wang Xiaofei dikabarkan berupaya mendapatkan hak asuh anak-anak mereka.

Jika berhasil, Wang Xiaofei berpotensi memiliki kendali atas sebagian besar harta peninggalan sang aktris.

Dilansir dari Mirror Media, Senin (10/2/2025), dugaan terhadap DJ Koo pertama kali muncul setelah beberapa media Taiwan melaporkan adanya dana asuransi kematian milik Barbie Hsu yang tidak diumumkan secara transparan. 

Asuransi tersebut seharusnya masuk dalam harta warisan yang dibagikan kepada ahli waris sah, termasuk ibu Barbie Hsu, Huang Chunmei, serta kedua anaknya.

Namun, DJ Koo dituduh tidak mengungkapkan keberadaan asuransi tersebut kepada keluarga mendiang istrinya.

Baca juga: Fenita Arie Sakit Pneumonia Sepulang dari Jepang, Istri Arie Untung Sempat Drop Mirip Barbie Hsu

Menanggapi isu yang beredar, DJ Koo dengan tegas membantah tuduhan tersebut. 

Pria bernama asli Koo Jun Yeop ini menegaskan bahwa dirinya tidak pernah berusaha menyembunyikan asuransi kematian Barbie Hsu dan menyebut tuduhan ini sebagai fitnah.

"Beberapa orang menyebarkan berita palsu tentang asuransi dan uang," tegasnya.

DJ Koo juga mengecam pihak-pihak yang menurutnya memanfaatkan kematian istrinya untuk menyebarkan rumor. 

Ia bahkan menyatakan kesediaannya untuk menyerahkan semua haknya kepada ibu mertuanya.

"Saya akan memberikan semua hak saya kepada ibu Xiyuan (Barbie Hsu)," ungka DJ Koo.

Meskipun DJ Koo telah menyatakan niatnya untuk menyerahkan hak waris kepada ibu mertuanya, beberapa pihak menilai langkah ini belum cukup untuk mencegah Wang Xiaofei mengklaim hak pengelolaan aset anak-anaknya.

Menurut hukum Taiwan, jika seorang ibu meninggal dunia setelah bercerai, hak asuh anak-anaknya secara otomatis bisa jatuh ke ayah kandung, kecuali ada keputusan pengadilan yang menyatakan sebaliknya.