TRIBUNSTYLE.COM - Tribunnews kembali menggelar diskusi bulanan atau Ngobrol Mewah (Mepet Sawah) bertema Menguak Penyimpangan Sistem Zonasi PPDB Online 2019.

Diskusi Ngobrol Mewah yang diselenggarakan di Gedung Tribunnews, Kamis (18/7/2019) pukul 15.00 ini turut mengundang beberapa praktisi pendidikan Kota Surakarta dan salah satu perwakilan orangtua murid.

Unggul Sudarmo, Sekretaris Dinas Pendidikan Kota Surakarta juga menyatakan bahwa ada empat pihak yang turut serta dalam melaksanakan sistem zonasi di Kota Surakarta.

" Yang bekerja itu ada empat dinas, dinas pendidikan, dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil, dinas sosial dan Bapeda, ujar Unggul Sudarmo seperti dikutip TribunStyle.com.

Meski sudah didukung hingga empat dinas, namun nyatanya sistem zonasi PPDB Kota Surakata masih menyisahkan polemik.

Berniat untuk menyamaratakan kualitas pendidikan, sistem zonasi PPDB rupanya dirasa masih belum bisa memberi rasa puas bagi masyarakat.

Sosialisasi terkait sistem zonasi ini dinilai belum dilakukan secara merata untuk masyarakat luas.

• Orangtua Siswa Tantang Sekolah Ukur Jarak Secara Manual Karena Kecewa Sistem Zonasi PPDB

Sehingga banyak masyarakat Kota Surakarta yang tak puas hingga merasa dirugikan dengan sistem tersebut.

" Sosialisasi dari sistem zonasi ini dirasa sangat kurang, banyak masyarakat yang belum paham namun sistem itu malah sudah secara cepat dilakukan, ujar DR Muhammad Rohmadi M Hum selaku pakar pendidikan UNS.

Pihaknya juga mengkritisi pemerintah, bagaimana bisa masyarakat masih ada yang belum paham akan sistem zonasi tersebut.

" Masyarakat memang kurang dapat sosialisasi, justru layanan publik yang bertanggung jawab atas regulasi tersebut agar
sampai pada masyarakat," tambahnya.

• Mengapa Sistem Zonasi PPDB 2019 Berpolemik? Simak 7 Fakta Masalahnya, Termasuk Pemerataan Tak Adil

Selain itu Muhammad Rohmadi juga menyayangkan akibat sistem zonasi yang belum tertata rapi ini justru membuat anak Solo malah bersekolah di luar Kota Solo.

Kangsure Surotov, direktur Yayasan Satu Karsa Karya (YSKK) juga menyebutkan bahwa sistem zonasi telah membuat kisruh di masyarakat.

" Bukan hanya rumit, kalau rumit itu soal teknisnya, ini malah bikin kisruh di masyarakat, hingga semua terkena imbasnya," ujar Kangsure Sorotov.

Tak hanya itu dirinya juga kembali menyayangkan sistem PPDB yang sudah dilakukan secara online namun masih dinilai
gagal.

• Sabar Antre dari Pukul 05.00 Subuh, Orang Tua Siswa Tersentak Kaget Soal Zonasi PPDB, Duh Ternyata!