"Enggak susah juga sebetulnya, " lanjutnya.

Bima Haria Wibisana kemudian menjelaskan bahwa soal dalam SKD dibuat untuk beberapa tujuan.

"Pertanyaan itu dibuat untuk suatu kejadian di masa depan. Jadi kita ingin anda itu akan menjadi pemimpin pemerintahan 20-30 tahun lagi," kata Bima.

"Jadi, 20-30 tahun lagi itu situasinya seperti apa, anda akan menjadi pemimpin pada masa itu, nah situasi seperti apa itu yang ditarik sekarang."

Kepala BKN ini juga menggarisbawahi tentang soal TKP.

• Panselnas Siapkan Keputusan Paling Merugikan Pelamar CPNS 2018 Tak Lulus Passing Grade, Apakah Itu?

• 3 Opsi Keputusan Panselnas CPNS 2018 Terkait Gugur Massal di TKP SKD CPNS 2018, Apa Saja?

"Untuk TKP khususnya, simulasinya adalah kompetensi seorang PNS seperti apa yang sekarang ini dibutuhkan, mindset nya harus sebagai PNS dulu."

"Anda tidak mungkin bisa menjawab kalau mindset-nya masih seorang calon peserta," ujar Bima.

"Clue-nya sebagai seorang PNS, bukan sebagai masyarakat umum."

"Kalau jadi PNS itu pilihan (jawaban soal) paling baiknya yang mana, pilihan paling baik itu yang akan diterima, karena untuk TKP tidak ada nilai nol," kata Bima.

"Sebetulnya dalam Tes Karakteristik Pribadi (TKP) yang diinginkan adalah seseorang yang memang memiliki karakter seorang pelayan publik, mampu menjadi seorang PNS yang berkualitas, ambang batasnya juga 143," kata Bima.

Kepala BKN ini juga menyebutkan langkah yang akan diambil oleh Panselnas CPNS 2018 saat banyak sekali peserta yang tidak lolos tes SKD.

Langkah pertama yang akan dilakukan adalah tetap meneruskan proses CPNS 2018 bagi peserta yang lulus.

• Tak Lolos Passing Grade SKD CPNS 2018? Masih Ada Harapan, Pemerintah Pertimbangkan Ujian Ulang

"Kita akan meneruskan apa yang menjadi hasil dari tes sekarang ini, jadi yang sudah lulus akan terus mengikuti tes berikutnya," kata Kepala BKN.

"Bagaimana dengan formasi-formasi yang kosong karena banyak peserta yang tidak lulus? Dalam pembicaraan yang sedang sekarang dilakukan mungkin kita tidak akan menurunkan passing grade karena ini sudah minimum."

"Karena kalau kita turunkan kita khawatir akan mendapatkan PNS yang tidak memiliki kompetensi."