Skandal Bocornya Data! Karyawan Maskapai Didakwa Jual Informasi Penerbangan Seventeen

TRIBUNSTYLE.COM - Skandal Besar! Karyawan Maskapai Didakwa Menjual Data Rahasia Penerbangan Seventeen Secara Ilegal! 

Kasus kebocoran informasi pribadi Seventeen menghebohkan dunia hiburan! Seorang karyawan maskapai didakwa setelah terbukti menjual informasi penerbangan grup idola ternama ini secara ilegal.

Agensi Seventeen, Pledis Entertainment, merespons dengan langkah hukum tegas untuk melindungi artis mereka dari ancaman privasi.

Pledis Entertainment Ambil Tindakan Hukum Tegas

Pada 17 Maret, Pledis Entertainment merilis pernyataan resmi melalui platform komunitas penggemar Weverse, menegaskan sikap mereka terhadap pelanggaran privasi artis.

Dalam pernyataan tersebut, Pledis mengungkapkan bahwa mereka telah mengajukan berbagai tuntutan hukum terhadap individu yang membocorkan informasi rahasia serta mereka yang menyebarkan komentar jahat secara daring.

Pledis menegaskan, "Kami mengambil tindakan tegas terhadap setiap ancaman terhadap keselamatan artis kami.

Baru-baru ini, seorang karyawan maskapai yang secara ilegal menjual informasi penerbangan terkait Seventeen didakwa setelah penyelidikan."

Lebih lanjut, mereka menekankan bahwa tidak hanya informasi penerbangan yang menjadi masalah, tetapi juga kebocoran data mengenai album dan jadwal penampilan Seventeen yang belum dirilis.

Kasus ini semakin meresahkan karena sejak awal 2023, informasi rahasia Seventeen telah muncul di forum anonim secara terus-menerus.

Investigasi Resmi Sedang Berlangsung

Pledis mengungkapkan bahwa mereka telah bekerja sama dengan firma hukum untuk mengumpulkan bukti sejak paruh kedua tahun lalu.

Saat ini, otoritas penegak hukum sedang menyelidiki kasus ini secara mendalam.

"Kami telah memulai proses pengumpulan bukti untuk pengaduan pidana dan menunjuk firma hukum untuk menangani masalah ini.

Saat ini, penyelidikan resmi terhadap para tersangka sedang berlangsung, meskipun kami tidak dapat mengungkapkan informasi lebih lanjut untuk menghindari gangguan dalam proses hukum."