50 Soal PKN Kelas 10 SMA Semester 1 Kurikulum Merdeka, Kunci Jawaban UTS PTS

d. negara serikat
e. negara sosialis
Jawaban: c

6. Negara dalam menetapkan tujuan bersama rakyatnya merupakan sifat negara yang....
a. monopoli
b. memaksa
c. mencakup semua
d. bilateral
e. multilateral
Jawaban: a

7. Berikut ini yang merupakan batas alamiah wilayah daratan suatu negara, kecuali....
a. sungai
b. danau
c. pegunungan
d. lembah
e. pagar tembok
Jawaban: e

8. Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dan korupsi, kolusi, serta nepotisme menurut UU Republik Indonesia nomor.....
a. 25 Tahun 1999
b. 26 Tahun 1999
c. 27 Tahun 1999

d. 28 Tahun 1999
e. 29 Tahun 1999
Jawaban: d

9. Penyelenggaraan negara dalam arti sempit, yaitu....
a. eksekutif
b. legislatif
c. yudikatif
d. konstitutif
e. eksaminatif
Jawaban: a

10. Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter merupakan kekuasaan....
a. konstitutif
b. eksekutif
c. legislatif
d. yudikatif
e. moneter
Jawaban: e

11. Tokoh yang mempelopori konsepsi yang menyatakan bahwa laut itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara adalah....
a. Huge de Groot
b. Jhon Sheldon
c. Miriam Budiardjo
d. Sunarko
e. George Jellineck
Jawaban: b

12. Konferensi hukum laut internasional III diselenggarakn oleh PBB pada....
a. 10 Desember 1982
b. 11 Desember 1982
c. 12 Desember 1982
d. 13 Desember 1982
e. 14 Desember 1982
Jawaban: a

13. Wilayah udara itu haruslah sampai pada ketinggian di mana udara masih cukup mampu mengangkat balon dan pesawat udara, merupakan pengertian dari....
a. teori keamanan
b. teori pengawan cooper
c. teori udara bebas
d. teori lepas landas
e. teori udara
Jawaban: e

14. Batas wilayah Indonesia sebelah timur berbatasan langsung dengan....
a. Pulau Kalimantan
b. Timor Leste
c. Samudera Hindia
d. Samudera Atlantik
e. Papua Nugini
Jawaban: e

15. Kekuasaan untuk membuat undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer
e. presidensial
Jawaban: c

16. Kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang disebut kekuasaan....
a. yudikatif
b. eksekutif
c. legislatif
d. parlementer

e. presidensial
Jawaban: b

17. Landasan hukum kementerian Negara Republik Indonesia adalah....
a. pasal 17 UUD 1945
b. pasal 18 UUD 1945
c. pasal 19 UUD 1945
d. pasal 20 UUD 1945
e. pasal 21 UUD 1945
Jawaban: a