Meski Diboikot Barat, 3 Negara Ini Tetap Lanjut Beri Dana untuk UNRWA, Gaza Masih Dapat Bantuan

TRIBUNSTYLE.COM - Alhamdulillah, meski diboikot negara barat UNRWA masih bisa beri bantuan untuk Gaza.

Ada 3 negara yang akan tetap melanjutkan donasi untuk badan PBB yang mengurusi pengungsi Palestina atau UNRWA di tengah ramai-ramai negara lain menangguhkan pendanaan.

Hal ini terjadi seusai fitnah kejam dari Israel yang mengklaim oknum staf PBB terlibat dalam serangan Hamas pada 7 Oktober 2023.

Adapun 3 negara yang memutuskan melanjutkan donasi untuk UNRWA adalah Irlandia, Norwegia dan Skotlandia.

Melansir Tribunnews, Senin (29/1), Irlandia menyuarakan dukungan untuk PBB yang membuka penyelidikan terkait tuduhan Israel tersebut.

Irlandia menegaskan pihaknya tidak akan menghentikan pendanaan untuk operasional UNRWA.

Menlu Irlandia Michael Martin melalui jejaring sosial X mengingatkan bahwa belasan ribu pegawai UNRWA telah berperan besar dalam membantu 2,3 juta warga Gaza.

Baca juga: Bak Disia-siakan, Sandera Israel Minta Benjamin Netanyahu Hentikan Perang, Ogah Mati di Gaza

Di sisi lain lebih Dari 100 staf tewas dalam 4 bulan terakhir karena bombardir pasukan Israel di wilayah kantong tersebut.

Lebih lanjut Martin mengatakan Irlandia memberikan pendanaan untuk UNRWA sebesar 18 juta Euro pada 2023, dan akan melanjutkan dukungannya di tahun 2024.

Hal yang sama juga diumumkan Kantor Perwakilan norwegia untuk Palestina.

Norwegia tidak akan menangguhkan pendanaan untuk UNRWA. Pasalnya saat ini sangat penting untuk memberikan dukungan internasional kepada Palestina.

Sementara itu, SkoTlandia mengonfirmasi pendanaan berkelanjutan mereka untuk UNRWA.

Perdana Menteri Skotlandia, Hamzah Yousef melalui jejaring X mengatakan pihaknya tidak akan menghentikan atau menarik bantuan yang diberikan kepada UNRWA.

Ia juga menekankan perlunya terus mendukung UNRWA untuk memastikan bahwa bantuan menjangkau penduduk Palestina.

Sebagai informasi, negara yang menyetop pendanaan untuk UNRWA di antaranya AS, Kanada, Australia, Inggris, Jerman, Italia, Belanda, Swiss, dan Finlandia. (*)

....

Para Menteri Luar Negeri (Menlu) ASEAN baru saja menyelesaikan pertemuan Retreat di Luang Prabang, Laos pada Senin (29/01).

Dalam kesempatan itu, para menlu membahas terkait Gaza.

Menlu RI Retno Marsudi menyesalkan, keputusan sejumlah negara yang menghentikan pemberian dana ke UNRWA (badan PBB khusus pengungsi).

Padahal saat ini rakyat Palestina sangat membutuhkan uluran tangan, terlebih ada 2,3 juta warga yang kini terancam kelaparan.

"Indonesia menyayangkan ditangguhkannya dukungan keuangan kepada UNRWA oleh beberapa negara donor, disaat para pengungsi Palestina sangat memerlukan bantuan," kata Retno seperti dikutip dalam press briefing. 

Indonesia pun mendukung investigasi secara terbuka, transparan serta kredibel terhadap tuduhan keterlibatan beberapa pegawai UNRWA.

"Namun penundaan dukungan keuangan terhadap UNRWA merupakan “collective punishment" terhadap pengungsi Palestina," ucapnya.

Adapun negara donor yang menghentikan pendanaan kebanyakan adalah sekutu Israel seperti Amerika Serikat (AS), Inggris, Italia, Australia, Belanda, Kanada, Finlandia, dan Jerman.

Diketahui, penghentian itu dilakukan setelah Israel menuduh 12 dari 13.000 (0,092 persen) staf badan PBB itu di Gaza, terlibat dalam serangan Hamas ke Israel pada 7 Oktober.

Sebanyak sembilan dari 12 orang yang dituduh Israel terlibat dalam serangan 7 Oktober, telah dipecat. Sedangkan satu orang telah dipastikan meninggal dunia, dan dua lainnya sedang dimintai klarifikasi.

Menlu Retno juga menegaskan bahwa ASEAN memiliki kesatuan sikap pada saat menyangkut isu principles, hukum internasional, hukum humaniter internasional, termasuk dalam menyikapi  situasi di Gaza.

"Saya sampaikan bahwa principles matter for ASEAN. Indonesia juga sangat prihatin melihat memburuknya situasi di Gaza. Indonesia juga melihat beberapa negara dunia menganut double standard untuk mensikapi situasi Gaza," kata mantam dubes RI untuk Belanda ini.

 Indonesia menekankan setiap manusia memiliki hak untuk dihormati yang sama, termasuk bangsa Palestina. 

"Dan Indonesia menyampaikan kita mencermati dari dekat keputusan ICJ atas kasus yang dibawa oleh Afrika Selatan. Keputusan ICJ mencerminkan sikap bahwa tidak ada satupun negara yang berada di atas hukum," urai dia.

(*)

Tribunnews.com SerambiNews.com