SEDIH 3 Tahun Tak Digaji, Dokter hingga Nakes di RSUD Dr M Haulussy Ambon Demo: Uang Kami Kemana?

TRIBUNSTYLE.COM - Selama ini bekerja banting tulang, namun para dokter dan tenaga kesehatan di RSUD Dr. M. Haulussy Kota Ambon malah tak dapat bayaran.

Ya, selama 3 tahun ini mereka tak mendapatkan haknya, yakni honor sesuai dengan perjanjian.

Saking kesalnya dengan pihak rumah sakit, mereka pun melakukan demo besar-besaran.

Lantas, bagaimana cerita lengkapnya?

Tiga tahun tidak dibayar, puluhan nakes, tenaga medis dan pegawai RSUD Dr. M. Haulussy berdemo.

Mereka menuntut jasa pelayanan nakes sejak 2020 – 2023 senilai total Rp 26 miliar yang tidak kunjung dibayar pihak rumah sakit, (18/12/2023).

Baca juga: TEGA Ibu dan 2 Anak Menipu Warung Makan, Pesan 43 Nasi Bungkus Tak Dibayar, Korban Rugi Rp5,6 Juta

Nilai tersebut merupakan kewajiban yang harus dibayarkan rumah sakit kepada 600 pegawai RSUD Dr. M. Haulussy.

Itu terdiri dari jasa layanan BPJS, Medical Check up (MCU) dan dana Covid-19.

Jasa layanan MCU misalnya, mereka mengaku belum menerima jasa pelayanan MCU (medical check up) tahun 2021 yang diatur dalam Perda.

“Jasa pelayanan yang diatur Perda sudah dibayar. Tapi MCU yang masuk jasa Perda belum dibayar karena terdapat ketidaksesuaian data antara bagian keuangan dengan dokter, perawat dna paramedis,” jelas salah seorang orator aksi, dr. Winnie Leiwakabessy Sp. PA usai berorasi pagi tadi.

Menurutnya, ada ketidaksesuaian data yang direkap pihak manajemen rumah sakit dengan data lapangan yang dirangkum tiap kali pelayana kesehatan.

Mereka juga mempertanyakan honor Tim JKN RSUD pada 2022 – 2023.

Uang jaga dokter umum dan insentif dokter non-ASN (spesialis dan umum) yang baru terbayar sampai September 2023.

“Data di keuangan jumlah terlalu sedikit dnegan data riil yang ada di lapangan.. keuangan kita adalah BLUD (badan layanan umum daerah) jadi semua uang masuk itu ke rekening kita dan dikelola oleh rumah sakit sendiri jadi tidak ada lagi provinsi,” lanjutnya.

Oleh karena itu, Leiwakabessy dan para nakes juga pegawai mempertanyakan hak-hak mereka yang belum cair.

Sesuai jadwal pembayaran, jasa pelayanannya yang haeru mereka terima adalah pada 15 November lalu.

Namun dia mengaku hingga saat ini mereka belum satupun yang menerima layanan tersebut.

Dalam pertemuan dengan DPRD Provinsi Maluku 1 September 2023, telah diperintahkan untuk membayar jasa pelayanan pada 15 November 2023, tetapi hingga hari ini belum dibayarkan.

"Yang pertanyaan besar kami para nakes, jasa pelayanan kami tidak dibayar, sementara stok obat banyak yang kosong, hutang RS tetap banyak uang kami kemana, " ujarnya.

Baca juga: KISAH Mistis Puskesmas Tutup Permanen Karena Nakes dan Pegawai Diganggu Makhluk Gaib Selama 12 Tahun

Kata Direktur RS

Sementara itu Direktur RSUD Dr. M. Haulussy, dr. Nazaruddin yang datang sekitar satu jam setelah aksi tak dapat memastikan dibayarnya hak nakes.

Nazaruddin malah meminta para nakes membuat tuntutan tertulis kepada RS untuk mencairkan uang agar tidak terkena ancaman pidana hukum.

“Karena ada tuntutan dari kalian, begitu ditanya dari kepolisian soal pengaduan mana absennya. Bikin absennya, karena kalau tidak ada bukti (aduan) kami mau keluarkan uang saja sudah ada laporan,” jawab direktur menanggapi pertanyaan kapan hak nakes dibayar.

Nazaruddin dinilai memberikan jawaban yang tidak nyambung dan meminta para neks menunggu satu atau dua hari sambil diusahakan pencairan uang.

“Kemudian kalau mau bersabar, pagunya sudah keluar anggaran untuk tahun depan. Tinggal dua minggu kita cairkan. Kalau mau bersabar,” jelasnya lagi sambil disoraki sejumlah nakes yang sudah kepalang kesal dengan janji direktur.

Kisah Lainnya - Ambil Cuti Melahirkan, Guru SD di Bogor Disuruh Bayar Rp250 Ribu, Gaji 3 Bulan Dipotong 50 Persen

Saat seorang karyawan wanita akan melahirkan, mereka diberi hak untuk mengambil cuti melahirkan.

Namun seorang guru SD di Bogor, Jawa Barat ini justru bernasib pilu lantaran dia malah menjadi korban pemerasan oleh atasannya.

Guru SD tersebut mengaku disuruh bayar Rp 250 ribu saat mengambil cuti melahirkan.

Selain bayar Rp 250 ribu, gajinya juga akan dipotong 50 persen selama 3 bulan.

Berikut kisahnya!

Seorang suami yang istrinya guru SD di Tanah Sareal Kota Bogor curhat di media sosial terkait istrinya yang cuti melahirkan namun disuruh membayar.

Curhatan itu pun seketika viral di media sosial instagram.

Baca juga: Baru 3 Hari Menikah, Istri Kabur saat Tahu Gaji Suaminya Rendah, Per Bulan Hanya Rp 3,9 Juta

Dalam curhatan yang dilihat TribunnewsBogor.com, suami itu menarasikan bahwa istrinya yang merupakan guru SD ini mengajukan cuti melahirkan pada pekan kemarin.

Istrinya ini diminta untuk mengisi form dan lanjut ke tanda tangan Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor.

Namun, sang suami kaget, istrinya ini diminta transfer sejumlah uang ketika sudah meminta tanda tangan di Disdik Kota Bogor.

“Saya mau menanyakan kebijakan di Dinas Pendidikan Kota Bogor. Istri saya seorang pengajar di salah satu sekolah dasar di tanah sareal,” tulis siami dalam postingan di Medsos.

“Minggu kemarin mengajukan cuti melahirkan & diminta untuk isi form cuti lanjut tanda tangan ke pihak Dinas Pendidikan kota bogor,” tulisnya.

“Dan ternyata di sana disuruh transfer selesai tanda tangan sebesar Rp. 250.000. Kemudian potongan gaji 50 persen selama cuti melahirkan 3 bulan ke depan. Apakah itu termasuk peraturan dinas atau bagaimana ya?,” tulis isi percakapan tersebut.

Menanggapi hal ini, Wakil Wali Kota Bogor Dedie A Rachim mengaku sudah mendapatkan laporan resmi soal kabar tersebut.

Kendati demikian, pihaknya belum bisa mengambil lankah lantaran saat ini masih dilakukan penelusuran.

"Gak bisa kita langsung lakukan langkah. Kita konfirmasi dulu laporannya benar atau engganya," kata Dedie A Rachim kepada TribunnewsBogor.com di Mako Damkar Yasmin Kota Bogor, Jumat (3/11/2023).

Tanggapan Kadisdik
Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor, Sujatmiko Baliarto, angkat suara terkait viralnya ibu guru SD diminta mentransfer sebesar Rp 25 ribu agar cutinya di ACC.

Tak hanya itu, sang guru juga gajinya bakal dipotong 50 persen selama masa cuti hamil.

Sujatmiko mengakui, diduga ada oknum anak buahnya di Dinas Pendidikan Kota Bogor yang melakukan hal tersebut.

"Sepertinya ada oknum ya," kata Sujatmiko saat dihubungi TribunnewsBogor.com, Jumat (3/11/2023).

Namun, sejauh ini, Sujatmiko masih belum megetahui siapa sosok oknum yang meminta uang Rp 250 ribu sebagai izin cuti kepada guru SD tersebut.

Baca juga: CURHAT Pria Mapan Sudah Punya Rumah, Mobil & Gaji Rp 49 Juta Per Bulan Tapi Malah Sulit Dapat Jodoh

"Tapi, saya belum tahu juga siapa itu," tambahnya.

Meski begitu, Sujatmiko memastikan, dalam peraturannya, tidak ada biaya ketika pengajuan cuti hamil.

"Saya sudah dengar informasi itu. Tapi, saya pastikan tidak ada peraturan seperti itu (transfer)," jelasnya.

Dirinya pun menegaskan, saat ini, terus mencari siapa yang memang meminta transfer kepada ibu cuti hamil itu.

"Ya terus dicari. Nanti, ketika sudah ada kita langsung klarifikasi," tandasnya.

Diolah dari artikel Kompas.com dan TribunnewsBogor.com