NEKAT Petugas Kebersihan Buang 20 Ton Sampah ke Kantor Bupati Seram Bagian Barat, 3 Bulan Tak Gajian

TRIBUNSTYLE.COM - Gaji merupakan hak bagi mereka yang bekerja, namun apa jadinya kalau hal itu tak didapatkan?

Petugas kebersihan di Seram Bagian Barat, Maluku memilih melakukan hal nekat.

Mereka membuang 20 ton sampah di area kantor bupati lantaran gaji mereka tak kunjung dibayarkan selama berbulan-bulan.

Ya, viral di media sosial video yang memperlihatkan kondisi kantor bupati Seram Bagian Barat, Maluku dipenuhi sampah.

Tumpukan sampah tersebut ternyata berasal dari belasan petugas kebersihan yang membuang 20 ton sampah di depan kantor bupati pada Senin (20/11/2023).

Aksi tersebut merupakan bentuk protes karena para petugas kebersihan mengeluh tidak menerima upah selama berbulan-bulan.

Baca juga: KISAH Pilu Pak Guru di NTT, 10 Tahun Mengajar Tak Pernah Digaji, Kini Tinggal di Perpus Sekolah

Video yang memperlihatkan kondisi kantor bupati Seram Bagian Barat dipenuhi oleh tumpukan sampah diunggah oleh Instagram @memomedsos.

Dalam keterangan unggahan itu disebutkan bahwa puluhan ton sampah diangkut menggunakan empat truk menuju halaman kantor bupati.

Setiap truk sampah tersebut mampu mengangkut 3 hingga 5 ton sampah.

Dilasir dari Kompas.com, M, seorang petugas kebersihan, menjelaskan bahwa aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes karena mereka belum menerima upah selama tiga bulan dari Pemerintah Kabupaten.

"Iya, ini sebagai bentuk protes karena sudah tiga bulan kita tidak terima upah dari pemda," katanya, Senin (20/11/2023) siang.

Sebelum melancarkan aksi tersebut, petugas kebersihan telah berkomunikasi dengan bupati dan dinas lingkungan hidup.

Tetapi keluhan mereka tidak mendapat tanggapan dari pemerintah daerah.

Selain tuntutan upah yang belum dibayarkan, para petugas kebersihan juga merasa kecewa karena tidak diberikan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.

"Jadi kira kecewa sekali, BPJS kesehatan dan ketenagakerjaan juga kita tidak punya, sampai ada rekan kami mengalami kecelakaan tapi tidak mendapat apa-apa," ungkapnya.

Baca juga: Tragis Nasib Suprianda, Tewas Diterkam Harimau Milik Majikan, Ternyata Tak Digaji, Bos Suka Ancam

"Jujur saja mereka hanya mau pakai tenaga kita tapi tak mau bayar hak-hak kita," tambahnya.

M menambahkan bahwa aksi membuang sampah ini dilakukan agar pejabat berwenang dapat membuka mata dan menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu, Pj Bupati Seram Bagian Barat, Andy Chandra As’aduddin, menyayangkan aksi tersebut dan menyarankan agar para petugas mengutus perwakilan untuk bermusyawarah.

Meskipun telah menawarkan solusi, Chandra merasa frustrasi karena eksekusi solusi terkendala oleh birokrasi.

"Harusnya dari mereka mengutus perwakilan untuk bermusyawarah apa permasalahannya, karena minggu kemarin persoalan yang sama sudah dilaporkan Kadis ke saya," ungkap Chanda.

Chandra mengaku sudah mencari jalan keluar terkait masalah tersebut dengan memerintahkan kepala dinas Lingkungan Hidup untuk segera menyelesaikannya.

Terkait tuntutan upah tiga bulan, Chandra menyatakan bahwa para tenaga kebersihan adalah pekerja harian lepas, sehingga upah mereka dihitung per hari kerja.

"Tadi kita bermusyawarah ternyata upah mereka yang tiga bulan, di sini saya katakan mereka adalah tenaga harian lepas sehingga upah mereka itu dibayar per hari bisa ditotal berapa hari kerja gitu bukan satu bulan utuh," ungkapnya.

Baca juga: 10 Tahun Kerja Hanya Digaji Rp 2 Juta Per Bulan, Wanita Ini Pilih Banting Setir Jadi Pengasuh Anak

KISAH Pilu Pak Guru di NTT, 10 Tahun Mengajar Tak Pernah Digaji, Kini Tinggal di Perpus Sekolah

Kisah pilu seorang guru bernama Lukas yang tak pernah terima gaji padahal sudah 10 tahun mengajar di sekolah.

Lebih memilukan lagi, pak Lukas harus tinggal di perpustakaan sekolah bersama keluarganya demi menghemat biaya transportasi.

Perpustakaan sekolah itu dialih fungsikan sebagai tempat tinggal sementara untuk para guru.

Sudah 10 tahun terakhir Lukas Kolo (37) mengabdi di SMP Negeri Wini.

Ia menjalani profesinya sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri Wini dengan sukacita.

Pada Agustus 2023 lalu, Lukas menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Namun, hingga saat ini ia belum menerima gaji.

“Saya terima SK tanggal 7 Agustus 2023, sampai hari ini belum terima gaji. Mungkin pemerintah masih urus, karena terlalu banyak peserta,” ungkap Lukas, seperti dikutip Tribun Jatim dari Kompas.com

Lukas tidak mengetahui secara pasti kapan akan menerima gaji. Saat ini, dirinya hanya bisa menunggu saja.

Untuk bertahan hidup, Lukas mengandalkan kerja sampingan dengan menjadi pekerja kebun dan menjual hewan.

Di SMP Negeri Wini ini, Lukas bersama keluarganya sengaja tinggal di ruang perpustakan yang dialihfungsikan menjadi mes.

Hal tersebut demi menghemat biaya transportasi dari rumahnya di Bakitolas yang jaraknya sekitar 25 kilometer ke SMP Negeri Wini.

“Pulangnya kalau ada keperluan saja. Ya kadang satu bulan sekali. Yang menginap di mes ada tiga guru, termasuk saya,” ungkapnya. 

Dia mengaku harus membuat alat peraga karena tak memiliki lab bahasa.

“Sejauh ini, kami hanya bisa pakai alat peraga. Kami kreatif sendiri untuk membuat gambar atau poster. Kami sediakan dan kami paparkan agar mereka tahu tentang apa,” tuturnya.

Saat praktik listening atau praktik mendengarkan percakapan Bahasa Inggris, Frederikus menggunakan speaker atau pengeras suara kecil yang disambungkan ke ponsel.

Frederikus mengungkapkan bahwa SMP Negeri Wini tak memiliki proyektor untuk mengajar.

Bahkan terkadang dirinya meminjam proyektor ke SD Katolik Wini yang tak jauh dari sekolahnya.

“Kami kadang kalau mau pakai Infocus (merek proyektor) harus pinjam dari SD Katolik Wini. Karena kan mereka ada. Kalau ada pertemuan orang tua dan urgent, ya harus pinjam,” ujar Frederikus.

Di sisi lain, setiap guru harus membeli buku referensi tambahan dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk siswa.

“(Kalau ada tambahan belajar, guru) harus beli. Terkadang, buku referensinya disiapkan oleh guru, lalu mereka fotokopi,” ucap Guru Bahasa Indonesia, Aryance Paulina Thake Kolo.

Lukas pun meminta Pemerintah Indonesia memperhatikan tenaga pengajar di pelosok negeri yang jauh dari kata sejahtera.

Apalagi di wilayah perbatasan banyak tenaga guru honorer.

“Karena di sini banyak guru honorer. Tentunya pemerintah harus membuka mata. Karena, tanpa guru, dunia bisa mati. Guru yang bisa mencerdaskan bangsa,” katanya.

“Kebutuhan sangat menuntut, tapi pemerintah kurang memperhatikan, itu kendala kami di situ. Jadi, kami mohon supaya, untuk ke depan, perhatikan guru,” ucap Lukas melanjutkan.

Serupa dengan Lukas, Frederikus berharap pemerintah lebih memperhatikan tenaga pendidik.

“Anak bangsa ini perlu dididik. Tapi, bagaimana dengan kami yang pendidik? Itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah,” ujarnya.

Terlepas dari hal tersebut, Frederikus juga tetap berharap agar siswanya yang lulus bisa melanjutkan ke jenjang tinggi dan tidak kalah saing dengan anak yang bersekolah di kota.

(Tribun-Medan.com/Istiqomah Kaloko)(TribunJatim.com/Ignatia)

Artikel ini diolah dari Tribun-Medan.com dan TribunJatim.com