NEKAT Petugas Kebersihan Buang 20 Ton Sampah ke Kantor Bupati Seram Bagian Barat, 3 Bulan Tak Gajian

"Jujur saja mereka hanya mau pakai tenaga kita tapi tak mau bayar hak-hak kita," tambahnya.

M menambahkan bahwa aksi membuang sampah ini dilakukan agar pejabat berwenang dapat membuka mata dan menyelesaikan masalah tersebut.

Sementara itu, Pj Bupati Seram Bagian Barat, Andy Chandra As’aduddin, menyayangkan aksi tersebut dan menyarankan agar para petugas mengutus perwakilan untuk bermusyawarah.

Meskipun telah menawarkan solusi, Chandra merasa frustrasi karena eksekusi solusi terkendala oleh birokrasi.

"Harusnya dari mereka mengutus perwakilan untuk bermusyawarah apa permasalahannya, karena minggu kemarin persoalan yang sama sudah dilaporkan Kadis ke saya," ungkap Chanda.

Chandra mengaku sudah mencari jalan keluar terkait masalah tersebut dengan memerintahkan kepala dinas Lingkungan Hidup untuk segera menyelesaikannya.

Terkait tuntutan upah tiga bulan, Chandra menyatakan bahwa para tenaga kebersihan adalah pekerja harian lepas, sehingga upah mereka dihitung per hari kerja.

"Tadi kita bermusyawarah ternyata upah mereka yang tiga bulan, di sini saya katakan mereka adalah tenaga harian lepas sehingga upah mereka itu dibayar per hari bisa ditotal berapa hari kerja gitu bukan satu bulan utuh," ungkapnya.

Baca juga: 10 Tahun Kerja Hanya Digaji Rp 2 Juta Per Bulan, Wanita Ini Pilih Banting Setir Jadi Pengasuh Anak

KISAH Pilu Pak Guru di NTT, 10 Tahun Mengajar Tak Pernah Digaji, Kini Tinggal di Perpus Sekolah

Kisah pilu seorang guru bernama Lukas yang tak pernah terima gaji padahal sudah 10 tahun mengajar di sekolah.

Lebih memilukan lagi, pak Lukas harus tinggal di perpustakaan sekolah bersama keluarganya demi menghemat biaya transportasi.

Perpustakaan sekolah itu dialih fungsikan sebagai tempat tinggal sementara untuk para guru.

Sudah 10 tahun terakhir Lukas Kolo (37) mengabdi di SMP Negeri Wini.

Ia menjalani profesinya sebagai guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri Wini dengan sukacita.

Pada Agustus 2023 lalu, Lukas menerima Surat Keputusan (SK) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).