PENAMPAKAN Toilet SMP di Bogor Senilai Rp 200 Juta, Bikin Kaget, Isinya Cuma 1 WC Duduk & 3 Urinoir

TRIBUNSTYLE.COM - Menelan biaya hingga Rp 200 juta, penampakan toilet di salah satu SMP di Kota Bogor, Jawa Barat bikin bertanya-tanya.

Pasalnya, anggaran yang cukup fantastis itu dibayangkan bisa untuk membuat toilet yang cukup mewah.

Namun pada kenyataannya, toilet baru di SMP Kota Bogor isinya cuma satu WC duduk dan tiga urinoir.

Seperti apa potretnya?

Padahal sudah habiskan Rp200 juta, toilet baru di SMP Kota Bogor isinya cuma satu WC duduk dan tiga urinoir saja.

Melansir TribunnewsBogor.com, anggaran Rp 200 juta digelontorkan oleh Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bogor bagi satu sekolah.

Baca juga: Dosen UIKA Bogor Diduga Lecehkan Mahasiswi, Minta Kirim Foto Bugil, hingga Ajak Check In Hotel

Proyek toilet baru tersebut dilakukan di dua sekolah, yakni SMPN 17 Kota Bogor serta SMPN 9 Kota Bogor.

Jika menilik laman LPSE Kota Bogor, proyek ini merupakan proyek non tender, lalu apa risikonya?

Pengamat politik dan kebijakan publik, Yusfitriadi menilai bahwa proyek ini rawan adanya kebocoran penyalahgunaan anggaran.

"Baik tender maupun non tender akan sangat berpotensi adanya kebocoran, penyalahgunaan, dan potensi perilaku koruptif lainnya," kata Yusfitriadi, Senin (2/10/2023).

Yusfitriadi pun memberikan gambaran, jika proyek tersebut merupakan proyek tender, pasti perusahaan yang dimenangkan perusahan itu-itu saja.

Apalagi non tender yang seperti diketahui, proyek ini dilakukan oleh Dinas Pendidikan Kota Bogor.

Yusfitriadi pun menyarankan, harus ada audit kelembagaan yang dilakukan.

"Sehingga bagi saya penting adanya audit kelembagaan yang akan ditunjuk oleh pemerintah dalam mengerjakan toilet tersebut.

Apakah perusahaan tersebut mempunyai rekam jejak yang baik atau tidak, mempunyai hubungan dengan para pihak atau tidak, pada aspek legalnya jelas apa tidak, dan sebagainya," jelasnya.

Yusfitriadi pun menegaskan, jika tidak segera dilakukan audit, kebocoran anggaran tentu akan mudah terjadi.

"Karena kalau tidak ada audit perusahaan yang akan mengerjakan pembangunan toilet tersebut, akan sangat berpeluang adanga kebocoran anggaran.

Terlebih sejak awal sudah diketahui ketidakwajaran dalam penganggaran pembangunan toilet tersebut," tegasnya.

Baca juga: Ketar-ketir? Dikecam Usai Viral, SMPN 1 Ponorogo Tunda Tarik Sumbangan Beli Mobil Baru: Pending Dulu

Sementara itu, salah satu proyek toilet yang 200 juta di SMPN 9 Kota Bogor terus berlangsung.

Toilet Rp200 juta dengan spesifikasi satu WC duduk dan tiga urinoir ini dinilai lebih layak dari toilet yang sudah ada di SMPN 9 Kota Bogor.

"Kata saya teh (pas pertama lihat anggaran) kalau harga segini saya bisa bikin 10 kamar mandi.

Tapi begitu dilihat (pembangunannya), oh pakai bata, dicor, besinya juga besar-besar. Padahal buat tiga lantai juga bisa.

Gitu kira-kira, saya enggak ngada-ngada," kata kepala SMPN 9 Kota Bogor, Hidayat, saat dijumpai TribunnewsBogor.com.

SMPN 1 Ponorogo dimintai biaya Beli Mobil

Sebelumnya kejadian siswa SMPN 1 Ponorogo dimintai biaya sebesar Rp1,7 juta demi membantu beli barang-barang yang diminta sekolah, menuai sorotan.

Tentu saja wali murid ada yang keberatan, bahkan beberapa di antara mereka menganggap iuran tersebut tidak penting.

Seorang perwakilan wali murid dari SMP N 1 Ponorogo mengatakan bahwa peremajaan mobil tidak tepat sasaran.

Secara pribadi, orang tua wali murid tersebut tidak mempersoalkan anggaran yang diminta untuk pembelian komputer.

Ia menilai, pengadaan barang tersebut bisa digunakan untuk seluruh pihak sekolah, termasuk siswa.

"Memang benar surat itu. Dan kalau saya pribadi ada point peremajaan mobil sebenarnya tidak terlalu urgent," ujar salah satu wali murid SMPN 1 Ponorogo berinisial PR, Jumat (29/9/2023), kepada Tribun Jatim.

"Kalau mobil kan tidak mungkin bisa dipakai semua. Jadi saya merasa keberatan diperemajaan mobil. Komputer okelah bisa dipakai semua murid bisa," terangnya.

Apalagi, kata dia, mobil yang diminta adalah mobil merk Toyota jenis Inova.

Pun dia mempertanyakan apakah benar-benar akan digunakan untuk sekolah atau lainnya.

"Kalau nanti dipakai apa, saya pribadi tidak tahu. 200 murid, mobil satu apa bisa dipakai?

Kebijakan tidak ada yang populis. Kalau Inova tidak populis. Apa harus Inova?" tanyanya.

Dia berharap, kebijakan tersebut ditinjau ulang.

Karena saat kesepakatan, ratusan wali murid memang diundang.

Namun menurutnya tidak membuat kesepakatan dari nol.

"Jadi di sana sudah ditawarkan tiga pilihan. Hanya pada beda tahun Inova. Kesepakatan itu harus dipikir ulang, khususnya mobil," terangnya.

Kepala Dinas Pendidikan Ponorogo, Nurhadi mengatakan, dirinya sudah meminta agar Kepsek SMPN 1 dan Komite merevisi ulang rencana penarikan sumbangan tersebut bagi orang tua siswa.

"Kemarin sudah saya hubungi kepala sekolahnya. Saya minta mereka (SMPN 1 Ponorogo) berpikir ulang, mana program yang esensial dan tidak," ujar Nurhadi, Jumat (29/9/2023), dikutip dari Kompas.com.

Nurhadi mengatakan, sejatinya Pemkab Ponorogo sudah memberikan masukan bagi satuan pendidikan agar pelayanan pendidikan tidak sampai memberatkan masyarakat.

"Semestinya satuan pendidikan bisa melakukan skala prioritas penarikan, sumbangan dari komite,"

"Untuk itu harus memperhitungkan bagaimana kepentingan masyarakat biar menjadi nyaman," katanya.

Baca juga: Kepsek SMP Negeri 1 Ponorogo Buka Suara soal Polemik Sumbangan untuk Beli Mobil: Itu Program Komite

Terhadap fakta itu, Nurhadi sudah menghubungi Komite dan Kepsek SMPN 1 Ponorogo merevisi ulang penarikan sumbangan, sehingga tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat.

Saat ditanya pengadaan atau peremajaan mobil sudah mendesak di SMPN 1 Ponorogo, Nurhadi menyatakan, pengadaan mobil harus dievaluasi kembali.

Sementara itu Kepsek SMP N 1 Ponorogo, Imam Mujahid mengakui, penarikan iuran siswa tersebut sudah sesuaiprosedur karena telah ada rapat bersama orang tua dan komite sekolah sebelumnya.

"Jadi itu memang program komite karena Komite mitra sekolah. Jadi sekolah manut pada Komite," kata Imam Mujahid, dikutip dari Kompas.com pada Sabtu (30/9/2023).

"Komite yang membuat kebijakan bersama orang tua. Kedua proses yang dilalui sangat panjang dan itu pertimbangan yang banyak," lanjutnya.

Selain itu Imam Mujahid mengatakan, rapat tersebut mendatangkan aparat penegak hukum (APH) untuk memberikan sambutan.

Menurut Imam Mujahid, iuran siswa tersebut bersifat sukarela dan tidak akan membebankan kepada yang tidak mampu.

Bahkan, kata Imam Mujahid, siswa yang berasal dari keluarga tidak mampu akan dibebaskan dari iuran tersebut.

"Sumbangan itu sukarela. Tetapi tidak matok. Bagi yang miskin ada keringanan dan ada yang bebas," ungkap Imam Mujahid.

Soal pembelian mobil, Imam Mujahid menjelaskan, mobil akan menjadi kendaraan operasional saat mengantar siswa mengikuti perlombaan di berbagai lokasi.

"Memang ada yang mobil lama (Mitsubishi Maven). Cuma sering mogok berulang kali. Pas di Sarangan itu mogok berulang kali. Makanya membeli mobil baru," ujarnya, Jumat (29/9/2023).

Sementara itu kondisi mobil lama sering mogok.

Begitu pula dengan pembelian komputer dan alat musik dilakukan lantaran sudah banyak yang tidak layak pakai.

Imam Mujahid mengaku, pihaknya tidak mengajukan bantuan kepada Pemkab Ponorogo lantaran merasa tidak enak dengan sekolah lain.

Diolah dari artikel TribunJatim.com