GERAK-GERIK Rafael Alun Trisambodo saat Tiba di KPK, Serba Hitam, Melamun Topang Dagu, Gelisah?

PPATK pun telah mengirimkan hasil analisis transaksi mencurigakan Rafael ke KPK sejak 2012.

"Signifikan tidak sesuai profil yang bersangkutan dan menggunakan pihak-pihak yang patut diduga sebagai nominee atau perantaranya," kata Ivan.

Tonton videonya di sini>>

Dicopot dari Jabatan

Rafael Alun Trisambodo, ayah dari Mario Dandy Satriyo tersangka penganiayaan David, anak petinggi GP Ansor resmi dicopot dari jabatannya sebagai pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

Hal itu disampaikan Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani. Rafael Alun Trisambodo juga disorot terkait kekayaannya yang mencapai Rp 56 miliar.

Lantas, seperti apa nasib Rafael Alun Trisambodo ke depannya?

Pencopotan jabatan itu sebagai tindak lanjut dari kasus kekerasan hingga hedonistik yang dilakukan anak Rafael Alun Trisambodo.

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara mengatakan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) telah mengambil sikap terhadap status kepegawaian Rafael Alun Trisambodo.

Kata dia, jabatan Rafael sebagai pejabat eselon III atau Kepala Bagian Umum di Kanwil Jakarta Selatan II, itu telah dicopot pada Kamis (23/2). Namun, status Rafael Alun masih dinyatakan sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Baca juga: SOSOK Rafael Alun Trisambodo, Pejabat Pajak Ayah Mario Dandy Satriyo, Hartanya Mencapai Rp 56 Miliar

"Mengenai status RAT, yang bersangkutan per kemarin, 23 Februari, kita copot dari jabatannya. Tetap ASN, yang berarti tetap terikat dengan seluruh kode etik seluruh disiplin, aturan administrasi ASN," ucap Suahasil.

Dikatakan Suahasil, pencopotan jabatan itu dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap Rafael Alun.

"Pencopatan tersebut dilakukan karena pemeriksaan akan kita lakukan dan ini adalah untuk mempermudah upaya pemeriksaan," paparnya.

Lebih lanjut, Suahasil mengatakan Kementerian Keuangan mengecam keras tindak kekerasan yang dilakukan oleh anak dari Rafael Alun. Dia juga berjanji, hal ini menjadi peristiwa yang terakhir di lingkungan Kemenkeu.

"Jadi posisi Kemenkeu tentang penganiayaan tersebut kita tidak bisa menerima dan kita mengecam. Dan harapan kita yang tadi, kita berharap ini menjadi yang terakhir. Tidak bisa kita terima," tegasnya.