PROFIL Indrasari Wisnu Wardhana Dirjen Perdangan Luar Negri, Disebut Sebagai Mafia Minyak Goreng

TRIBUNSTYLE.COM - Simak profil Indrasari Wisnu Wardhana Dirjen Perdangan Luar Negri Kemendagri, disebut sebagai mafia minyak goreng.

Kasus kelangkaan minyak goreng yang dialami masyarakat semakin terkuak.

Kejaksaan Agung (Kejagung) telah menetapkan empat orang sebagai tersangka kasus mafia minyak goreng.

Satu di antaranya adalah Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, Indrasari Wisnu Wardhana.

Baca juga: Fakta-fakta Korupsi Minyak Goreng Kemendagri Indrasari Wisnu Wardhana, Kekayaan Capai Rp 4 M

Baca juga: Fakta-fakta Korupsi Minyak Goreng Kemendag Indrasari Wisnu Wardhana, Kekayaan Capai Rp 4 M

Selain Indrasari Wisnu Wardhana, tiga orang lain yang menjadi tersangka adalah Senior Manager Corporate Affairs PT Permata Hijau Group, Stanley MA; General Manager PT Musim Mas, Togar Sitanggang; dan Komisaris Wilmar Nabati Indonesia, Parlindungan Tumanggor.

"Tersangka ditetapkan 4 orang," ujar Jaksa Agung, ST Burhanuddin di Kejaksaam Agung RI, Jakarta Selatan, Selasa (19/4/2022).

Selain ditetapkan sebagai tersangka, Indrasari Wisnu Wardhana juga telah ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan Agung RI bersama dengan tersangka Parlindungan ditahan Tumanggor.

Ia akan ditahan selama 20 hari ke depan.

"Ditahan selama 20 hari terhitung hari ini sampai 8 Mei 2022," kata ST Burhanuddin, dikutip dari Tribunnews.com.

Lantas, siapakah Indrasari Wisnu Wardhana?

Dari penelusuran Tribunnews.com, Indrasari Wisnu Wardhana menjabat sebagai Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag sejak 20 Desember 2021.

Ia pun berkantor di Jalan MI Ridwan Rais nomor 5, Jakarta Pusat Gedung Utama Kemendag lantai 9.

Sebelum menjadi Dirjen di Kemendag, Indrasari Wisnu Wardhana pernah menjabat sebagai Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka dan Komoditi (Bappebti).

Bahkan saat ini, Indrasari Wisnu Wardhana masih menjabat sebagai Plt Kepala Bappebti.

Indrasari juga menjabat sebagai Komisaris PT Perkebunan Nusantara III (Persero) atau PTPN III.