Trending Hari Ini
NIK KTP & Sertifikat Vaksin Presiden Bocor, Lalu Bagaimana dengan Rakyat? Ini Kata Kominfo & Menkes
Darurat keamanan data pribadi setelah NIK dan sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo terpublikasi.
Editor: Dhimas Yanuar
lihat foto
Sedangkan, praktisi forensik digital, Ruby Alamsyah, mengatakan, beredarnya NIK dan bocornya sertifikat vaksin Presiden Joko Widodo merupakan kesalahan KPU dan penyedia aplikasi PeduliLindungi.
Sebab, NIK Jokowi itu secara terbuka tercantum pada situs KPU dan dapat diakses oleh publik.
Kemudian, ia menilai sistem verifikasi PeduliLindungi terlalu terlalu umum sehingga mudah diakses oleh pihak lain.
"Mengapa NIK Presiden tertulis lengkap di situs KPU dalam informasi publik yang disiarkan untuk warga? Mestinya penulisan NIK itu, apalagi di publik, tidak perlu lengkap," kata Ruby saat dihubungi, Jumat.
Kemudian, ia menilai verifikasi untuk mengecek status vaksinasi pada aplikasi PeduliLindungi kurang aman.
Menurut dia, pertanyaan yang diajukan sistem untuk mengecek status vaksinasi terlalu umum.
Hal ini menyebabkan publik mudah mengisinya untuk mencari tahu informasi tentang orang lain, khususnya pejabat publik.
Menkominfo lempar ke Kemenkes
Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Johnny G Plate pun menyampaikan, dugaan bocornya data sertifikat vaksinasi Presiden Jokowi agar ditanyakan langsung kepada Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Sebab, menurut dia, data pencatatan vaksinasi tersebut dikelola oleh Kemenkes.
"Sebaiknya dengan Kemenkes saja sebagai wali data," kata Plate saat dihubungi Kompas.com, Jumat, (3/9/2021).
Plate mengklaim, data PeduliLindungi yang ada di data center milik Kemenkominfo aman dan tidak ada kebocoran.
Menurut Plate, integrasi data Kartu Kewaspadaan Kesehatan (e-Hac) dengan aplikasi PeduliLindungi baru saja dilakukan.
Begitu juga dengan migrasi data pencatat vaksinasi melalui aplikasi Pcare ke aplikasi PeduliLindungi.
Tanggapan Kemenkes
